Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ilustrasi kawasan perumahan. (Dok.iStock/Halbergam)
Ilustrasi kawasan perumahan. (Dok.iStock/Halbergam)

Intinya sih...

  • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang akan merenovasi 560 rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
  • Program RTLH melibatkan bantuan material dan tenaga kerja, dengan target penyelesaian secara serentak dan sistem swakelola.
  • Pemkot juga akan membangun 10 rumah baru bagi MBR yang belum memiliki rumah, dengan syarat masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang menargetkan akan merenovasi 560 rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya ini dalam rangka mendukung program 100 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng dan Iswar Aminuddin. 

1. Sudah 70 RTLH direnovasi

Kepala Disperkim Kota Semarang, Yudi Wibowo. (IDN Times/bt)

Program ini bertujuan untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, dengan bantuan material dan tenaga kerja.

"RTLH tahun ini kami intervensi sekitar 560-an rumah. Adapun, pada 100 hari kepemimpinan Agustina-Iswar, sudah ada 70 unit hunian RTLH yang telah kami bantu," ungkap Kepala Disperkim Kota Semarang, Yudi Wibowo, Sabtu (31/5/2025).

Program RTLH ini akan diselesaikan secara serentak dengan sistem swakelola. Masyarakat bisa melaksanakan pembangunan rehab langsung dengan menggandeng kelompok masyarakat (Pokmas).

"Misal setiap kelurahan ada 10 atau lima yang dapat (penerima bantuan RTLH), maka mereka bisa membentuk tim, bisa belanja sendiri, membangun sendiri, tapi harus ambil bahan di toko sekitar RTLH. Kami akan bayar ke toko tempat mereka ambil bahan bangunan. Kemudian, kami transfer ke toko langsung dan tukang langsung. Pemilik rumah hanya mengelola saja," jelas Yudi.

2. Disperkim akan intervensi untuk pembangunan infrastruktur

Ilustrasi saluran drainase. (Dok.Pribadi/Muhammad Ibnu Khaldun)

Untuk pembangunan infrastruktur, ada beberapa intervensi yang telah dilakukan Disperkim, seperti pembangunan saluran (drainase), pavingisasi, pengaspalan, hingga pembangunan talud.

"Kami juga memfokuskan pada lingkungan, dengan intervensi berupa pembangunan saluran, pavingisasi dan pembangunan talud. Kami kan dapat masukan dari dua sisi, yakni dari swakelola dan Pokir," terangnya.

Selain RTLH, Disperkim Kota Semarang juga akan membangun rumah baru bagi masyarakat yang belum memiliki rumah sama sekali.

"Ada program pembangunan Rumah Baru, tahun 2025 ini baru 10 rumah. Tapi kami sudah ajukan di anggaran perubahan, kemungkinan oleh bu Wali akan tambah 10 rumah baru lagi," katanya.

3. Sasar penghuni rumah susun

Ilustrasi Rusun Tanah Tinggi/ IDN Times Dini Suciatiningrum

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan program rumah baru, syaratnya harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), belum memiliki rumah, dan merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pembangunan 10 rumah baru tersebut akan menyasar di beberapa titik wilayah, seperti Kecamatan Gunungpati, Mijen dan Genuk. Program pembangunan rumah baru ini, nantinya akan menyasar ke penghuni-penghuni rumah susun (Rusun), namun memiliki lahan dan ingin membangun rumah.

"Ke depannya kami akan mengalokasikan pada penghuni rusun. Agar penghuni rusun bisa keluar dan menempati rumah barunya. Selanjutnya akan ada yang masuk ke Rusun. Karena memang selalu penuh terus," tandas Yudi.

Editorial Team