Semarang, IDN Times - Sejumlah kader Partai Demokrat di Jawa Tengah mengaku diiming-imingi uang mahar multi Rp30 juta hingga Rp100 juta bila mau bergabung dengan kubu Demokrat yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pengakuan tersebut diungkapkan oleh Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pemalang, Andika Permadi.
Andika mengatakan ada utusan eks kader Partai Demokrat yang sempat menyambangi rumahnya untuk melobi terkait keikutsertaannya dalam acara KLB di Deli Serdang.
Saat itu, utusan tersebut menyampaikan bila Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah terpuruk.
"Dari obrolan itu, saya disodori uang Rp30 juta kalau siap meneken perjanjian buat gabung di KLB. Terus ada iming-iming uang juga nilainya Rp100 juta," ujarnya dalam rekaman yang didapat IDN Times, Jumat (5/3/2021).
Ia menambahkan menampik iming-iming tersebut dan tetap loyal dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
"Dibalik acara KLB tentunya Moeldoko. Cuma tawaran uangnya saya tolak. Saya tetap setia sama AHY. Saya tidak akan terpengaruh," tegasnya.
Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pekalongan, Masandi juga mengungkapkan hal senada. Ia juga didatangi langsung dan diajak berangkat ke Deli Serdang.
Bahkan Ia dibujuk untuk langsung dibelikan tiket pesawat dan fasilitas penginapan selama di lokasi kongres. "Sama saya juga ditawari Rp30 juta kalau mau berangkat KLB. Dia ngasih fasilitas lengkap. Tapi sikap saya sama dengan teman-teman lain. Kita tetap solid sama mas AHY. Partai yang sah yang dipimpin mas AHY," tegasnya.
Eks kader Partai Demokrat lainnya, katanya juga sempat melobinya di sebuah kafe. Waktu itu menurutnya eks kader tersebut berkata bahwa Partai Demokrat hanya jadi jalur pencalonan untuk anak presiden saja.
"Saya pilih pergi, saya umpetan masuk kamar bawah. Alasan kami semua harus atas izin keluarga," terangnya.
Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Jateng, Rinto Subekti menegaskan agar DPP Demokrat menindak tegas kader yang membelot dengan ikut KLB Deli Serdang.
"Apalagi Ketua Majelis SBY tidak setuju dan tidak mau menandatangani hasil KLB. Sehingga anggaran dasar partai KLB tidak sah. Kemenkumham mestinya kita minta tidak mengakomodir hasil KLB yang saat ini sedang berlangsung," ujar Rinto.