DPRD Sepakati Pansus Hak Angket Lengserkan Bupati Pati Sudewo
Pati, IDN Times – Gelombang protes warga Pati yang menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya berlanjut ke ranah legislatif. DPRD Kabupaten Pati pada Rabu (13/8/2025) menggelar rapat paripurna yang menghasilkan keputusan penting yakni mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hak angket untuk mengusut kebijakan Bupati.
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, dihadiri 42 dari 50 anggota dewan. Dengan jumlah tersebut, forum dinyatakan memenuhi syarat untuk mengambil keputusan.
“Untuk paripurna itu telah memenuhi syarat,” kata Ali kepada wartawan. Ia menegaskan, delapan fraksi di DPRD Pati sepakat mengusulkan pembentukan Pansus guna menyelidiki kinerja Bupati Sudewo.
Usulan tersebut muncul setelah aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati dan DPRD Pati pada hari yang sama. Ribuan massa dari berbagai wilayah mengepung dua kantor pemerintahan tersebut dengan tuntutan yang sama yaitu Bupati Sudewo harus lengser.
Kericuhan sempat mewarnai aksi ketika massa mencoba merangsek masuk ke dalam pendopo. Aparat kepolisian yang berjaga terpaksa menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa.
“Rapat hari ini menyetujui pembentukan Pansus hak angket terhadap kebijakan Bupati Pati,” tegas Ali Badrudin.
Namun, ia belum merinci agenda lanjutan pembahasan maupun komposisi anggota Pansus.
Pembentukan Pansus hak angket itu dinilai sebagai langkah serius DPRD untuk merespons keresahan warga. Hak angket merupakan hak penyelidikan yang dimiliki DPRD guna mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Jika terbukti ada pelanggaran berat, temuan Pansus bisa menjadi pintu masuk bagi langkah politik selanjutnya.
