Semarang, IDN Times - Wacana Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian soal pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung mendapat tanggapan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Ganjar mengingatkan Tito untuk berhati-hati ihwal perubahan sistem pemilihan tersebut.
Ganjar menyatakan menurut sejarah Indonesia, pilkada secara tidak langsung pernah dilakukan dan hal tersebut tidak berhasil.
"Dulu itu kan sudah pernah, dipilih di DPRD. Tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh DPRD. Apa yang terjadi kemudian, disana terjadi suap, jual beli, ada orang yang diumpetin (disembunyikan). Makanya solusinya pemilihan langsung. Kalau hari ini mau kembali (ke pemilihan oleh DPRD), kita bisa memprediksi nanti di situ juga akan terjadi jual beli," kata Ganjar, Selasa (19/11).
Untuk mengubah sebuah sistem, lanjutnya, harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times, Ganjar mengingatkan kepada Tito dan pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan tersebut, secara maslahat dan mudaratnya.
"Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik setrika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudaratnya kalau mau kembali seperti dulu," tegasnya.
Meski demikian, Ganjar menegaskan harus ada revisi perihal pelaksanaan pilkada langsung. Revisi itu harus dilakukan dengan diskusi berbagai pihak terkait untuk memecahkan masalah yang ada.
"Problem awalnya kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros," ungkapnya.
Usulan terkait mahalnya biaya kampanye telah disampaikan Ganjar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satunya dengan menyelenggarakan debat kepada semua calon, agar dapat masyarakat mempunyai banyak pertimbangan dalam memilih.
"Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Selain itu, pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," pungkas Ganjar.
Sekadar diketahui, Mendagri Tito mewacanakan akan merubah sistem pilkada langsung di Indonesia. Ia mengusulkan agar pilkada langsung diganti menjadi pilkada tidak langsung, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Usulan itu dilatarbelakangi karena adanya politik uang yang tinggi selama pilkada berlangsung.