Ganjar Sarankan Mahfud MD Mundur Agar tak Ada Konflik Kepentingan

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat memberi salam tos kepada salah satu relawannya yang hadir di acara gelaran hajatan rakyat di Weleri, Kabupaten Kendal. (IDN Times/Dok Tim Media Ganjar)

Ganjar mengatakan ada potensi konflik kepentingan jika para pejabat yang maju sebagai Capres dan Cawapres tersbut masih menduduki jabatannya.

"Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam)," kata Ganjar dilansir dari Antara Selasa, (23/1/2024).

Potensi terjadinya konflik kepentingan peserta pilpres bila tak mundur dari jabatannya harus diwaspadai. "Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi 'conflict of interest'," ujarnya.

Calon Presiden Ganjar Pranowo bertemu dengan pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di Graha Oikumene PGI. (dok. TPN Ganjar-Mahfud)

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja.

"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," paparnya.

Salah satu kelompok musik terbesar dalam sejarah Indonesia, Slank, hari ini mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Dok. TKN Ganjar-Mahfud)

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

"Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu ga bisa lagi Semua orang akan merasa fair," kata Ganjar.