Semarang, IDN Times - Keberadaan pekerjaan PDAM di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah diketahui mengalami kebocoran sebesar 29 persen. Bahkan, ada pula pekerjaan PDAM di salah satu kota yang bocor dengan prosentase cukup tinggi.
Hal tersebut terungkap tatkala Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menerima hasil laporan pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, di kantor Gubernuran Jalan Pemuda Semarang, Kamis (13/8/2020).
Ganjar mengatakan kebocoran pada pekerjaan PDAM nantinya akan dibereskan terlebih dahulu.
"Nah, itu akan kita perbaiki. Lalu ada beberapa yang secara nasional itu mendapatkan catatan dari BPKP. Satu gula, ternyata gula ini Jateng mesti serius karena banyak pabrik gula tidak mendapatkan suplai tebu dari petani maka ini dipikirkan. Sayangnya ini tidak langsung dalam kewenangan kita," ujarnya.
Menurutnya dari paparan Kepala BPKP Jateng, Wasis Prabowo pekerjaan yang tidak beres tersebut diantaranya masalah kebocoran PDAM di kabupaten/kota. Rata-rata kebocorannya 29 persen. Bahkan ada satu kota di Jawa Tengah yang kebocorannya sangat tinggi, mencapai 51 persen.
Ia menjelaskan, batas maksimal kebocoran adalah 20 persen.
"Jadi tidak mudah kita melakukan satu tindakan yang serta merta tetapi akan kita surati satu persatu untuk bisa kita selesaikan," terangnya.
Ganjar menambahkan, "Ada banyak pekerjaan di Jawa Tengah yang mesti kita bereskan. Tapi memang sebagian besar tidak langsung dalam kewenangan provinsi."
Sorotan lainnya juga ditujukan pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang beroperasi saat ini. Ia menyebut bahwa persoalan itu harus mendapat dorongan serius untuk diperbaiki.
Nantinya, Ganjar akan menyatukan menjadi PT BKK agar lebih mudah terkontrol. Selain itu, masalah lain yang diperbaiki yakni sertifikasi tanah untuk bidang jalan, bidang balai besar wilayah sungai atau PSDA yang secara ukuran sangat panjang, besar, dan luas.
"Itu kan tidak seperti petak rumah, kalau petak rumah kan kecil, diukur begitu selesai. Kalau ini (jalan, sungai, dan wilayah PSDA) kan panjang dan besar. Kalau polanya tidak diubah dari BPN maka achievement kita menunggu diperiksa satu-satu," paparnya dalam keterangan resmi.
Ganjar menegaskan dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan yang bukan di bawah kewenangan Pemprov akan dilakukan pemetaan. Dimana pekerjaan yang masuk program nasional dan dikelola oleh pemerintah pusat. Setelah itu akan dikomunikasikan dengan instansi vertikal.
"Intinya kita akan tindaklanjuti. Yang nanti (kewenangan) sendiri akan dikerjakan untuk dibereskan. Misalnya tadi disebutkan masalah embung di Wonogiri dan Karanganyar. Satu hanya masalah pintu air yang desainnya kurang pas. Satunya seperti mangkrak begitu, apakah desainnya keliru atau pembiayaan kurang atau bagaimana. Tapi nanti dua ini akan kita perbaiki," tegas Ganjar.
"Selebihnya ada di kabupaten/kota maka kita akan surati mereka agar bisa mengembalikan seperti posisi perencanaan dan benar," tandasnya.