Geruduk DPRD Kudus, Ratusan Mahasiswa Minta Evaluasi RUU Bermasalah
Kudus, IDN Times - Ratusan mahasiswa dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus menggeruduk kantor Sektretariat DPRD Kudus, Rabu (25/9).
Ratusan mahasiswa dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) melakukan aksi menuntut semua birokrasi pemeritah konsisten dalam memerangi dan menyelesaikan kasus korupsi.
1. Mahasiswa Minta adanya evaluasi RUU bermasalah karena menimbulkan gejolak di masyarakat
Ketua Dema IAIN Kudus Gatot Priambodo Agusta mengungkapkan, Dema IAIN Kudus menuntut untuk semua birokrasi pemerintahan konsisten dalam memerangi dan menyelesaian kasus korupsi.
Dema IAIN Kudus menuntut secara tegas kepada DPR dan Presiden mengevaluasi kembali materi revisi RUU KUHP dan RUU bermasalah lainnya.
Evaluasi tersebut menurut Gatot perlu dilakukan karena materi RUU KUHP menimbulkan gejolak di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dema IAIN Kudus dan seluruh elemen masyaraat serta seluruh birokrasi pemerintah untuk menjaga kondusifitas dan keamanan negara.
“Serta kami mengajak seluruh elemen masyarakat dalam memantau dan juga mengawasi birokrasi pemerintah untuk menuntaskan kasus yang ada di Indonesia,” terangnya.
2. Mahasiswa membawa berbagai macam spanduk tulisan unik
Aksi tak jauh berbeda dengan aksi dibeberapa wilayah lainnya. Mereka tampak membawa berbagai macam spanduk dengan tulisan yang menyindir DPR.
Tulisan-tulisan itu mulai dari, “Demokrasi dari pemerintah oleh pemerintah untuk pemerintah”, “Digaji duwur RUUne Ngawur”, Sakjane aku gak seneng demo tapi kepiye meneh DPR e” hingga ada tulisan “pengen pisang cuk”.
3. Ketua DPRD Kudus janji akan sampaikan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat dan DPR
Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Kudus berkesempatan menemui ratusan mahasiswa. Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan akan meindaklanjuti tuntutan para mahasiswa tersebut.
“Tuntutan mereka (mahasiswa) akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” kata dia dihadapan ratusan mahasiswa.
Masan juga bersepakat untuk menjaga kondusifitas keamanan dan situasi di Kudus. Masan juga sepakat untuk korupsi di Kudus harus dihilangkan.
“Kami sepakat korupsi di Kudus untuk dihilangkan. Korupsi di Kudus untuk dituntaskan dihilangkan,” katanya.
4. Ratusan personel kepolisian dan TNI dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa
Dalam aksi tersebut sebanyak 520 personel yang diterjunkan untuk pengamanan jalannya aksi. Mereka berasal dari kepolisian dan juga dibantu oleh personel TNI.
Kapolres Kudus AKBP Saptono mengatakan, untuk aksi ini pihaknya telah mengerahkan sebanyak 520 personel.
“Kami berharap aksi ini berjalan damai dan lancar. Tidak terpancing dengan aksi di beberapa wilayah yang lain,” ungkapnya.