Semarang, IDN Times - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan sudah mengevaluasi segala jenis besaran tunjangan untuk para anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD kabupaten/kota.
Menurut purnawirawan bintang tiga tersebut, salah satu tunjangan yang dihapus ialah untuk uang transport kunjungan kerja (kunker) DPRD Jateng ke luar negeri.
"Nggak ada, tunjangan ke luar negeri dihapus," akunya usai rapat tertutup pembahasan tunjangan kunker DPRD di Gedung B Gubernuran Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (11/9/2025).
Dalam rapat pembahasan tunjangan DPRD, pihaknya telah menentukan evaluasi tunjangan perumahan hingga transportasi anggota DPRD. Beberapa pimpinan DPRD se-Jateng dan bupati/wali kota turut hadir di rapat tersebut.
Pihaknya mengimbau kepada kepala daerah hingga ketua DPRD se-Jawa Tengah agar tidak menaikkan segala bentuk tunjangan.
Pihaknya memberikan tempo seminggu untuk para bupati dan wali kota bisa melakukan koordinasi dengan DPRD di masing-masing wilayah.
"Kemudian besaran tunjangan itu kita tunggu dan kasih waktu sampai seminggu untuk para bupati dan wali kota bisa terlebih dahulu melakukan rapat dengan DPRD masing-masing serta di sesuaikan dengan kemampuan wilayahnya masing-masing, intinya itu," katanya.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto berkata, untuk tunjangan perumahan nantinya berbeda-beda tergantung kemampuan pagu anggaran per kabupaten/kota.
"Dari hasil evaluasi dan penilaian nanti kita bisa lihat karena itu di daerah-daerah yang tempatnya lain-lain sehingga nanti kita ambil yang bisa diterima. Nanti kita kembali rapatkan dengan pak gubernur yang terbaik yang mana gitu," tuturnya.