Hanya 22 persen Hutan Mangrove di Jateng Digarap Serius, Sisanya Rusak

Dari total luas tersebut, hanya 22 persen yang kondisinya bagus. Sisanya mengalami kerusakan.

"Sisanya menjadi pekerjaan rumah pemerintah, masyarakat, akademika, dan pihak-pihak lainnya untuk bersama-sama memperbaiki kerusakan serta melestarikannya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, dikutip dari kantor berita Antara.

Keberadaan hutan bakau yang membentang di pesisir pantai utara (dari Rembang hingga Brebes) dan pantai selatan (dari Kebumen hingga Cilacap) diyakini dapat memberikan fungsi terhadap lingkungan. Di antaranya fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial.

Fungsi ekologi mencakup pelindung garis pantai dari abrasi dan mempercepat perluasan pantai melalui pengendapan, juga mencegah intrusi air laut ke daratan.

Selain itu bakau bisa bernilai ekonomis, dengan dimanfaatkan menjadi aneka produk makanan dan keperluan rumah tangga.

Dari hutan bakau bisa digunakan untuk peningkatan sektor ekowisata, energi baru terbarukan, teknologi informasi, dan lebih khusus sebagai pengendalian malaria di wilayah pesisir.

Pegiat lingkungan Jawa Tengah, Amalia Wulansari mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk gencar melalukan sosialisasi tersebut. Namun perlu adanya monitoring dan evaluasi yang jelas.

"Sosialisasi tidak hanya sekadar memberikan informasi namun juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pelestarian bakau secara aktif. Di antaranya melalui kegiatan-kegiatan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tapi juga melestarikan bakau dan pesisir," terangnya saat dihubungi IDN Times, Rabu (17/7).

Pemerintah, tambah Amalia, harus punya visi dan misi yang jelas terkait dengan pengelolaan pesisir dan juga pemanfaatan hutan bakau. Ditambah perlu adanya rencana bersama dengan masyarakat, terhadap upaya pemantauan hutan bakau.

"Mangrove (bakau) ini kan manfaatnya 20 tahun ke depan. Tidak hanya menanam tapi bisa diajak untuk merawat dan melestarikan mangrove, termasuk wilayah pesisir. Jangan sampai menyuruh menanam kemudian yang lain menjual pesisir untuk kemudian jadi lahan terbangun. Harus jelas visi dan misi dari pemerintah, tidak sepotong-potong. Karena memang belum komprehensif," tutupnya.