Semarang, IDN Times - Perayaan Hari Guru yang rutin digelar saban tahun menjadi tonggak untuk memperbaiki nasib para guru di daerah.
Di tahun ini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah meminta Nadiem Anwar Makarim sebagai Mendikbud Dikti untuk segera memperbaiki nasib ratusan ribu lebih guru-guru honorer dan Guru Tidak Tetap (GTT) yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
Ketua Pengurus Wilayah PGRI Jawa Tengah, Muhdi, mengungkapkan selama ini nasib para guru honorer dan GTT masih di bawah garis kemiskinan. Pasalnya, selain gaji mereka yang pas-pasan, banyak guru honorer yang tak mendapat kejelasan status selama bertahun-tahun.
"Kalau mengacu dari statmen pak Menteri dalam pidatonya, maka jika guru-guru harus merubah pola mengajarnya, ya harusnya mereka dikasih kesempatan untuk dapat mengembangkan status profesinya. Karena saat ini ada 998 ribu guru di Indonesia yang statusnya tidak jelas. Malahan di Jateng terdapat lebih 100 ribu guru honorer, GTT dan guru lainnya yang bekerja tanpa dibekali surat keterangan sama sekali. Jadi kalau ingin berubah, maka statusnya mereka harus diperbaiki dulu," kata Muhdi saat dikontak IDN Times, pada Senin (25/11).
Ia mendesak agar Mendikbud memberikan kejelasan status bagi ratusan ribu guru honorer dan GTT tersebut. Caranya, kata Muhdi mereka bisa diangkat jadi Aparatur Sipir Negara (ASN), ikut pengangkatan pegawai melalui P3K maupun bisa diberikan status yang pasti supaya mereka bisa ikut program sertifikasi keguruan.
Menurutnya kondisi guru yang ada di Jawa Tengah cukup ironis karena tak jarang nasib mereka bergantung pada Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
"Ini yang membuat banyak guru penghasilannya dibawah UMK. Penghasilan seorang GTT saja mentok hanya setara UMR. Tapi banyak yang masih dibayar Rp500 ribu per bulan. Guru-guru yang mengandalkan bayaran segitu kebanyakan ngajar di SD dan sisanya SMK swasta," terangnya.
Pihaknya pun menuntut agar apa yang disampaikan Mendikbud saat berpidato di Hari Guru, secepatnya diberlakukan. Termasuk Mendikbud harus melakukan debirokrasi dan deregulasi.
"Ide beliau memang bagus, tapi sayangnya banyak kesenjangan di daerah. Kami menuntut beliau segera mengeksekusi dan menjalankan sesuai ucapannya. Jangan cuma pidato saja," terangnya.
Ia menyarankan agar Mendikbud mulai merancang latihan teknologi secara massal untuk merubah perilaku para guru. Sehingga digitalisasi yang ingin diterapkan, bisa lekas terwujud. "Yang penting, guru jangan lagi dibebani dengan segala urusan administrasi yang baru. Sekarang waktunya melakukan deregulasi dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolahnya," tandasnya.