Himpun Zakat Rp827 Miliar, Lazismu Genjot Zakat Produktif untuk UMKM
Lazismu menghimpun Rp827 miliar pada 2025 melalui kanal tunai, digital, serta jaringan komunitas dan masjid, lalu menargetkan dampak penyaluran yang lebih besar.
Penyaluran zakat akan diperkuat ke ekonomi produktif, pengembangan UMKM, dan pendampingan pengusaha muda, meski pendidikan serta kesehatan tetap menjadi pilar kuat.
Muhammadiyah mengonsolidasikan BPRS untuk mendukung UMKM; sekitar 80 persen pembiayaannya dialokasikan ke sektor ini dan diharapkan terintegrasi dengan program pemberdayaan Lazismu.
Semarang, IDN Times – Lazismu berhasil mencapai target penghimpunan dana sebesar Rp827 miliar pada tahun 2025. Setelah capaian tersebut, lembaga amil zakat Muhammadiyah itu berupaya memperbesar dampak penyaluran dana, terutama melalui program pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
1. Penyaluran zakat diperkuat ke program ekonomi produktif
Ketua BP Lazismu Pusat, Ahmad Imam Mujadid Rais. (IDN Times/Anggun Puspitoningrum) Selama ini, program pendidikan dan kesehatan masih menjadi dua pilar penyaluran yang cukup kuat di Lazismu. Namun, penguatan program ekonomi produktif dinilai masih perlu ditingkatkan agar dana zakat, infak, dan sedekah tidak hanya membantu kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat.
Ketua BP Lazismu Pusat, Ahmad Imam Mujadid Rais mengatakan, capaian penghimpunan Rp827 miliar merupakan hasil dari berbagai inovasi, termasuk penggabungan kanal pembayaran tunai dan digital serta penguatan jaringan komunitas.
"Alhamdulillah, tahun target tahun lalu yang diputuskan di Rakernas Banjarbaru itu tercapai, Rp827 miliar," ujarnya di acara Muhammadiyah Zakat Summit 2026 di Kota Semarang, Jumat (7/11/2026).
Untuk menjaga pertumbuhan penghimpunan, Lazismu berupaya mengintegrasikan berbagai saluran donasi. Penghimpunan secara tunai tetap dirangkul, tetapi diperkuat dengan kanal digital agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.
Selain itu, jaringan komunitas dan infrastruktur sosial seperti masjid juga didorong menjadi bagian dari penguatan penghimpunan sekaligus pencatatan dana.
2. Lazismu miliki 9 program strategis
Lazismu Jawa Tengah menyelenggarakan Muhammadiyah Zakat Summit 2026 di Kota Semarang, Jumat (7/11/2026). (IDN Times/Anggun Puspitoningrum) Lazismu juga memiliki sembilan program strategis yang diharapkan menjadi pilihan bagi masyarakat ketika menyalurkan dana sosial keagamaan. Program tersebut disiapkan agar muzaki dapat memilih peruntukan donasinya sesuai persoalan yang ingin dibantu, mulai dari masalah air, lingkungan, hingga beasiswa.
Setiap program nantinya dilengkapi indikator kinerja utama dan indikator aksi layanan. Indikator tersebut menjadi acuan untuk mengukur pelaksanaan dan hasil program di berbagai wilayah.
Meski mendorong penyaluran yang lebih berdampak melalui zakat produktif, perwakilan Lazismu mengakui belum dapat menyebutkan secara pasti persentase dana yang dialokasikan untuk program produktif.
Namun, lembaga tersebut menargetkan porsi program ekonomi produktif semakin dominan. Penguatan diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, pengembangan UMKM, serta pendampingan pengusaha muda.
Selama ini, pendidikan dan kesehatan masih menjadi pilar yang relatif kuat dalam penyaluran program Lazismu. Karena itu, pengembangan ekonomi menjadi salah satu pekerjaan yang perlu diperbesar.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah mengintegrasikan program pemberdayaan UMKM dengan lembaga keuangan Muhammadiyah agar penerima manfaat memiliki akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Konsolidasi BPRS Muhammadiyah sisiapkan untuk perkuat UMKM
Lazismu Jawa Tengah menyelenggarakan Muhammadiyah Zakat Summit 2026 di Kota Semarang, Jumat (7/11/2026). (IDN Times/Anggun Puspitoningrum) Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua II Bidang Audit, Kepatuhan, dan Monitoring Evaluasi Badan Pengurus Lazismu Wilayah Jawa Tengah, Sukamto menjelaskan, bahwa organisasi tersebut telah memiliki lembaga keuangan berupa Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Saat ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengamanahkan konsolidasi dengan menggabungkan sejumlah BPRS Syariah agar dapat berkembang lebih besar.
Konsolidasi tersebut diharapkan menjadi embrio bagi pengembangan lembaga keuangan syariah Muhammadiyah yang lebih besar pada masa mendatang. Namun, Muhammadiyah belum memiliki Bank Umum Syariah.
Sukamto menerangkan, BPRS memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan UMKM. Sekitar 80 persen alokasi pembiayaan BPRS Muhammadiyah disebut disalurkan untuk sektor tersebut.
"Mayoritas pengalokasian pembiayaannya untuk UMKM. Bahkan di BPRS Syariah itu 80 persen pengalokasian pembiayaannya memang untuk UMKM," ujarnya.
Menurutnya, BPRS memiliki peluang memberikan akses pembiayaan yang lebih dekat dengan pelaku usaha kecil. Persyaratan pembiayaan dinilai relatif lebih mudah dibandingkan bank umum, termasuk dalam aspek aset dan jaminan.
Kedekatan dengan nasabah juga memungkinkan BPRS memahami kondisi usaha secara langsung sehingga pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM.
Integrasi antara program pemberdayaan Lazismu dan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan Muhammadiyah diharapkan dapat memperkuat dampak ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat.
