IDI Minta Polda Jateng Segera Proses Kasus PPDS Anestesi ke Pengadilan

Pihaknya menuturkan dengan mempercepat proses pemeriksaan terhadap para tersangka paling tidak bisa memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan begitu pihaknya bisa mengambil langkah untuk menyikapi dampak dari munculnya kasus kematian dokter PPDS anestesi. 

Meski sudah ada penetapan tersangka, ia berkata justru dengan proses hukum yang tidak ada kejelasan seperti sekarang membuat dr Taufik Eko Purnomo menjadi tidak nyaman. 

"Kalau orang kena kasus kan jadi gak nyaman kan. Makanya kalau ada sistem yang keliru ya diperbaiki," ungkapnya. 

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan apabila ada kekurangan dan kelemahan dalam perkuliahan PPDS anestesi nantinya bisa dibenahi bersama-sama. 

"Jadi biar secepatnya saja diselesaikan, tidak bertele-tele. Biar kita bisa bersikap kalau memang ada kekurangan kelemahan sistem bisa diperbaiki. Kita kan juga penginnya menjadi lebih baik," akunya. 

Kendati demikan, pihaknya sebenarnya menyesalkan penanganan kasus PPDS anestesi ini berujung pada penetapan tersangka. Sebab, IDI Jateng selama ini sering menangani kasus dengan pola-pola mediasi. 

Tercatat ada empat kasus tahun 2024 yang bisa diselesaikan melalui mediasi antara korban dengan dokter yang bersangkutan. Kasus yang muncul biasanya karena miskomunikasi. 

Sebagai contoh ada kasus yang melibatkan dokter karena pasien terlalu besar harapannya. Di sisi lain pola kerja dokter disesuaikan dengan sistem rumah sakit sehingga tidak bisa berdiri sendiri. 

"Rata-rata bisa diselesaikan secara mediasi. Kalau (kematian PPDS) ini kan enggak, (mediasi) itu dilewati tiba-tiba diproses hukum. Kami menyayangkan dari awalnya kasus ini muncul. Karena yang dirugikan masyarakat terutamanya pelayanan. Jadi dengan kasus ini ada kebijakan RS Kariadi yang menonaktifkan PPDS anestesi. Saya sayangkan berikutnya kenapa mengajukan ke pengadilan. Kan bisa dirembug dulu. Kalau sekarang kasusnya jadi rumit," terangnya. 

Secara umum pihaknya juga tak mempersoalkan posisi Taufik Eko Purnomo yang masih berpraktek di RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang. Ini karena proses hukum yang berjalan tidak berkaitan dengan status profesinya sebagai dokter. 

"Kalau saya selaku Ketua IDI gak masalah kalau yang bersangkutan berpraktek. Kan yang bermasalah di bidang pengajarannya bukan di profesinya," tambahnya. 

Soal apakah IDI Jateng punya kewenangan memberhentikan Taufik sebagai dokter, pihaknya tak bisa serta-merta bisa melakukan hal itu. Proses pemecatan jadi kewenangan Muktamar IDI dengan proses yang berat dan panjang. Pun demikian dengan kewenangan mencabut izin prakteknya juga bukan ranahnya IDI. 

"Kalau tadi mencabut SIP (surat izin praktek) bukan kewenangan IDI lagi. Tapi kalau memecat anggota IDI harus di Muktamar. Dan prosesnya sangat berat dan panjang," tandasnya.