Izinnya Tidak Diperpanjang, Kader FPI Tuding Jokowi Langgar Konstitusi

Zainal menyatakan, pembentukan FPI telah mengacu pada  UU Nomor 16 Tahun 2017 yang memuat aturan ormas bisa berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. 

Zainal mengklaim FPI telah melengkapi sejumlah syarat untuk memperpanjang izinnya. Yaitu wajib melampirkan akte pendirian, mencantumkan susunan pengurus tiap daerah, mencantumkan domisili ormas, NPWP ormas, menyertakan surat keterangan tidak pernah sengketa, serta mendapat rekomendasi dari Kemenag di tiap daerah.

Terkait sepak terjangnya yang kerap melakukan kegiatan sweeping, Zainal berdalih tindakan itu untuk memberikan contoh terbaik bagi umat Islam, organisasinya sekaligus bagi bangsa Indonesia.

"Kalau ditolak seperti ini, apalagi oleh presiden, ini urusan sangat kecil. Cukup dilakukan oleh kementerian. Lebih baik Jokowi menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, dia harus fokus bahwa negara harus hadir memberikan anggaran pendidikan 20 persen. Jangan urusi FPI lah," sergahnya.

Pihaknya pun mengatakan bahwa tidak yakin kalau FPI nantinya dibubarkan. Sebab, ormasnya selama ini berusaha konsisten melakukan pemberantasan kemaksiatan dan narkotika. "Narkoba dan maksiat kan bertentangan dengan Pancasila. Untuk itu, gerakan kita jelas dong sangat pancasilais," terangnya.

"Kalau toh ada oknum yang berulah, kita bina. Yang men-sweeping itu kan oknum. Jangan organisasinya yang dibubarkan. Presiden harus adil. FPI harus diajak membangun bangsa. Enggak ada ceritanya FPI akan mengubah ideologi Pancasila. Kami bukan bagian dari PKI," sambungnya.

Menurutnya, sesuai amanat UUD 45, negara telah menjamin warganya untuk bebas berserikat dan beroganisasi. Pihaknya menganggap FPI adalah aset bangsa. Karena selain sering mengawal agenda kebangsaan, FPI juga memberikan sumbangsih dengan terjun langsung membantu masyarakat yang terkena bencana alam.

"Kami prinsipnya menegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tetap berusaha mengeliminir kemaksiatan, perjudian, miras dan narkoba. Sebaiknya kita diajak dialog. Kami siap kok menerima kritik dan dievaluasi. Termasuk mana aja yang dianggap bertentangan dengan aturan pemerintah. Toh kami sudah gak sweeping lagi," pungkasnya.