Jaga Desa Malah Kena Hukum, Linmas di Banyumas Cari Perlindungan

Peristiwa itu terjadi pada Minggu, (12/1/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu, Soekatno bersama beberapa warga tengah berpatroli lingkungan. Ketika pengendara motor yang diduga dalam pengaruh alkohol dihentikan, situasi justru memanas.

Menurut Soekatno, pengendara tidak hanya menolak ditegur, tetapi juga melakukan perlawanan hingga terjadi benturan fisik. Ia menegaskan tidak ada niat mencelakai, dan kejadian tersebut berlangsung spontan.

"Kalau yang ditegur kooperatif, selama ini tidak pernah ada masalah. Tapi saat itu yang bersangkutan melawan," katanya kepada IDN Times, Minggu (1/2/2026).

Ia juga mengaku sempat diserang menggunakan cincin tanduk yang dianggap berbahaya yang terjadi di jalan menuju persawahan batas desa Bantar dan Klapagading.

Pasca kejadian, kedua pihak sepakat menempuh jalur mediasi. Namun, proses tersebut justru menjadi sumber tekanan baru bagi Soekatno sebagai Linmas. Mediasi pertama dilakukan di rumah kepala dusun, namun tak menemukan titik temu. Pihak pengendara kemudian meminta uang damai dengan nominal yang terus berubah.

"Awalnya Rp1,5 juta sampai Rp2 juta, lalu naik menjadi Rp40 juta. Kami berusaha berembuk, turun ke Rp20 juta, Rp15 juta. Tapi saat mediasi di Polsek malah naik lagi jadi Rp30 juta,"ungkap Soekatno.

Menurut Katno panggilan akrabnya, tuntutan tersebut tidak masuk akal, terlebih tidak ditemukan luka atau cedera serius pada pengendara. Tawaran terakhir sebesar Rp7,5 juta pun akhirnya ditolak karena dinilai tidak mencerminkan itikad baik.

Merasa berada di posisi lemah dan khawatir secara hukum, Soekatno dan rekan rekannya akhirnya memilih mengadu ke Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto. Ia juga menyebut warga sekitar siap menjadi saksi atas perilaku pengendara yang kerap meresahkan, meski tidak ada bukti video. "Kami ingin tahu posisi kami secara hukum, Kami bertindak karena laporan warga, bukan atas inisiatif pribadi," tegasnya.

Ketua Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto, Djoko Susanto, membenarkan adanya pengaduan tersebut. Ia menegaskan bahwa Linmas sebagai aparat lingkungan memiliki hak atas pendampingan hukum.

"Linmas menjalankan tugas pengamanan lingkungan atas dasar kepentingan umum dan aduan masyarakat. Ini perlu dilihat secara objektif,"kata Djoko.

Menurutnya, tindakan pencegahan tidak otomatis masuk ranah pidana, terutama jika dilakukan tanpa unsur kesengajaan dan bertujuan menjaga keselamatan publik.

“Apakah ini pembelaan diri, situasi darurat, atau pelampauan kewenangan, semuanya harus dilihat secara utuh,” jelasnya.

Djoko juga menyoroti tuntutan uang damai yang terus berubah sebagai hal yang patut dipertanyakan.

“Permintaan uang damai tanpa bukti kerugian atau luka yang jelas bisa mengarah pada dugaan pemerasan. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Sorotan juga datang dari mantan Kepala Desa Klapagading, Rudianto. Ia prihatin karena persoalan tersebut tidak diselesaikan melalui mekanisme musyawarah desa.

"Sebagai mantan kepala desa, saya prihatin. Masalah seperti ini seharusnya bisa selesai di desa, dengan duduk bersama dan musyawarah mufakat,"ujarnya.

Menurut Rudianto, akar masalah jelas bermula dari perilaku pengendara yang membahayakan warga. Ia menilai penyelesaian berbasis uang justru berpotensi memperpanjang konflik.

"Permasalahan akan berkepanjangan kalau diselesaikan dengan uang. Seharusnya kepala desa membela warganya dan mengedepankan nilai gotong royong,"pungkasnya.

Ditambah Rudi, bahwa kasus ini menjadi cerminan dilema yang kerap dihadapi aparat lingkungan di tingkat desa. Di satu sisi dituntut menjaga ketertiban, di sisi lain berisiko berhadapan dengan persoalan hukum yang rumit.