Semarang, IDN Times - Kanigoro Network meluncurkan hasil survei terbarunya tentang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah.
Dari hasil survei yang dilakukan pada 20 hingga 30 Maret 2024, nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi memiliki elektabilitas tertinggi dibanding sejumlah nama-nama tokoh lainnya.
Pendiri Kanigoro Network, Joko Kanigoro mengatakan pihaknya melakukan survei kepada 1400 responden di 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah dengan memakai metode multistage random sampling dan proporsional.
Joko menuturkan jika margin error dari survei ini diangka 2,1 persen dan memiliki tingkat kepercayaan 95 persen.
"Dalam survei ini kami melakukannya secara dua tahap. Pertama adalah figur dengan latar belakang profesi yang dianggap publik paling memiliki kapasitas untuk memimpin Jawa Tengah. Dari survei ini ternyata masyarakat Jawa Tengah menilai jika figur TNI atau Polri punya kapasitas lebih untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah," ucap Joko, Senin (22/4/2024).
Joko menyebut 22,6 persen masyarakat Jawa Tengah menilai sosok berlatar belakang TNI atau Polri cocok memimpin Jawa Tengah. Kemudian 19,9 persen memilih figur pejabat pemerintah, 16,7 persen memilih figur pengusaha, 13,5 persen memilih figur politisi dan 11,6 persen memilih figur tokoh agama sebagai sosok yang cocok menjadi Gubernur Jawa Tengah.
"Kemudian kami lanjutkan dengan pertanyaan siapa tokoh yang akan dipilih masyarakat Jawa Tengah di Pilgub. Hasilnya ada tujuh nama tokoh yang muncul yaitu Irjen Ahmad Luthfi, Hendrar Prihadi, Sudaryono, Taj Yasin Maimoen, Dico M Ganinduto, Gus Yusuf dan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul," ucap Joko.
"Dari survei kami, sebanyak 25,1 persen memilih Ahmad Lutfi sebagai sosok yang cocok memimpin Jawa Tengah. Disusul oleh Hendrar Prihadi dengan angka 23,8 persen, Sudaryono diangka 13,7 persen, Taj Yasin Maimoen 9,4 persen, Dico M Ganindito 7,2 persen, Gus Yusuf 5,6 persen dan Bambang Pacul 4,5 persen," sambung Joko.
Joko menjelaskan survei elektabilitas 7 tokoh potensial ini merupakan survei lanjutan yang dilakukan sebelumnya
yang berfokus pada preferensi publik terhadap background politik/profesi yang merupakan DNA politik ketokohan apakah dapat mempengaruhi pilihan responden atau tidak.
Penyertaan background (latar belakang politik/profesi), lanjut Joko menjadi alat identifikasi DNA politik ketokohan cukup konsisten dengan elektabilitas tokoh atau figur yang dihasilkan dalam survey tersebut.
Joko menambahkan latar belakang politik atau profesi sebagai rekam jejak ketokohan menjadi salah satu pertimbangan utama bagi publik untuk menentukan pilihan, yang dijadikan alat ukur persepsi publik terhadap kualitas dan dedikasi kepemimpinan.
"Persepsi kepemimpinan yang tegas, ngayomi dan mandegani masih relevan dengan kultur masyarakat JawaTengah yang diidentifikasikan pada background profesi, baik TNI dan Polri maupun pejabat pemerintahan atau birokrat. Kultur politik JawaTengah yang sangat spesifik ini diprediksi akan tetap menjadi pertimbangan utama kepercayaan publik pada figur ketokohan di Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah bulan November 2024 mendatang," tutup Joko.