Semarang, IDN Times - Menjelang kontestasi Pilkada serentak 2020, Dinas Pemberdayaan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadescapil) Jawa Tengah rupanya dipusingkan dengan kelangkaan blangko e-KTP.
Dari data yang diterima Dispermadescapil pada Selasa (7/1), jumlah warga yang belum mendapatkan e-KTP saat ini mencapai 2,272.353 juta jiwa.
Menurut Kepala Dispermadescapil Jateng, Sugeng Riyanto, jutaan warga tersebut saat ini baru bisa mendapatkan surat keterangan (suket) sebagai pengganti e-KTP untuk rentang waktu enam bulan ke depan.
"Saya sampai harus minta bantuan ke Pak Sekda agar berkirim surat ke Dirjen Dukcapil di Kemendagri. Karena saya rasanya sudah geregetan. Pasca Pilpres 2019 atau sejak September, tiap minggu kita cuma dijatah 4.000 blangko e-KTP untuk dibagi di 35 kabupaten/kota. Karena tidak mencukupi, jalan satu-satunya ada 2,272.353 juta warga yang belum dapat e-KTP, ya kita kasih suket dulu," katanya kepada IDN Times.
Dari jumlah sebanyak itu, katanya yang sampai sekarang sudah melakukan rekam data e-KTP terdapat 1.636.580 orang.
Pihaknya mencatat daerah yang belum mendapat pasokan blangko e-KTP yaitu Kabupaten Brebes. Kemudian di Kota Semarang ada 47 ribu warga belum dapat e-KTP, di Kota Magelang ada 1.055 warga dan Kota Solo ada 71 ribu warga.
"Ada 204 ribu orang di Brebes yang belum punya e-KTP karena dinas setempat kekurangan blangkonya. Kemudian di Tegal ada 118 ribu orang juga mengalami kondisi yang sama," terangnya.
Ia mengatakan kelangkaan blangko e-KTP justru terjadi saat tren permintaan e-KTP terbilang tinggi. Warga yang ingin membuat e-KTP, katanya didominasi kalangan pelajar yang sudah menginjak usia 17 tahun, para lulusan kampus dan warga yang baru saja menikah.
"Mobilitas pergantian e-KTP ini bisa 5-6 kali per warga. Makanya sekarang yang terjadi banyak warga rebutan agar dapat e-KTP. Itu wajar sebab ada yang butuh e-KTP untuk keperluan kredit bank. Padahal pengadaan blangkonya hanya bisa dilakukan pemerintah pusat saja," terangnya.
Ia menduga langkanya blangko e-KTP lantaran adanya keterbatasan anggaran di tingkat pusat. Pihaknya pun berharap agar warga bersabar dengan adanya masalah ini. "Mudah-mudahan kasus ini jadi perhatian serius oleh Ditjen Dukcapil. Kita lihat sendiri di lapangan banyak warga membludak antre e-KTP. Hal-hal inilah yang harus diselesaikan secepatnya," tandasnya.