Jokowi: 2 Periode Perjuangkan RUU Perampasan Aset tapi Mandek di DPR

Jokowi mengaku selama masa jabatan terus berupaya mendorong RUU Perampasan Aset  di DPR, namun RUU tersebut selalu berhenti di DPR.

“Saya mendukung penuh RUU Perampasan Aset karena itu penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Seingat saya, sudah tiga kali kami mendorong agar RUU ini segera dibahas di DPR. Bahkan Juni 2023 kita sudah meminta DPR untuk segera membahasnya, tapi fraksi-fraksi saat itu belum menindaklanjuti,” kata Jokowi saat wawancara, Jumat (12/9/2025).

Jokowi mengakui belum dibahasnya RUU ini kemungkinan karena belum ada kesepakatan antarfraksi.

“Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Kesepakatan itu biasanya kan atas perintah kekuatan politik,” jelasnya.

Untuk itu dengan mencuatnya kembali RUU Perampasan Aset ia berharap segera disahkan. “Kalau nanti selesai, yang korupsi itu bisa hartanya dirampas,” imbuhnya.

Menurut Jokowi, pengesahan RUU Perampasan Aset adalah langkah yang ditunggu publik. “Saya kira sangat bagus kalau RUU Perampasan Aset segera dibahas. Itu menjawab keinginan publik agar aturan ini segera diselesaikan,” tegasnya.

Jika RUU ini disahkan, kata Jokowi, maka koruptor bisa kehilangan aset hasil korupsinya.

Seperti diketahui, RUU Perampasan Aset sudah lama menjadi wacana pemerintah. Namun, hingga kini DPR belum memulai pembahasan secara resmi karena perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi.