Semarang, IDN Times - Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kepala daerah jangan gegabah saat membuka tatanan baru tanpa melalui tahapan-tahapan yang benar. Ia menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus mengacu pada data science termasuk meminta pendapat para pakar.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi tatkala menggelar pertemuan dengan para kepala daerah se-Jateng di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang yang disiarkan melalui video resmi, pada Selasa (30/6).
Jokowi mengungkapkan dengan data-data yang dikumpulkan dari para pakar maka kepala daerah bisa menentukan kebijakan yang tepat sasaran.
"Saya titip jangan sampai membuka tatan baru tapi tidak melalui tahapan yang benar. Artinya setiap kebijakan harus melalui yang namanya data science harus dipakai. Saran para pakar dipakai. Jadi kalau mau menentukan kebijakan bisa tepat sasaran," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Menurutnya saat ini tidak usah tergesa-gesa membuka tatanan baru. Sebaiknya, katanya laju perekonomian dan kondisi kesehatan harus dilihat berjalan yang seimbang.
"Tidak usah tergesa-gesa keduanya harus berjalan dengan baik. Untuk tiap hari tiap minggu dimonitor terus, dievaluasi. Kalau keadaannya naik ya ditutup lagi. Harus berani ambil kebijakan seperti itu. Tidak bisa lagi kita putuskan kebijakan tanpa data science dan saran para pakar," ungkapnya.
"Jangan sampai kita masuk new normal tapi datanya belum memungkinkan. Jangan dipaksakan, tapi tahapannya harus disiapkan. Harus ada pra kondisi. Masuk lagi ke ketepatan waktu kapan dibuka. Jangan sampai RT-nya (effective reproduction number) tinggi malah masih dibuka. Jangan membuag kebijakan dengan data yang tidak jelas," tambahnya.
Jokowi bilang sejumlah tahapan tatanan baru mestinya dilakukan dengan matang. Ia menekankan setiap prioritas dilakukan dengan cermat. "Prioritaskan mana yang dibuka. Apakah industrinya memungkinan silahkan. Pariwisatanya memungkinan dibuka silakan. Tapi harus dengan data yang jelas," urainya.