Semarang, IDN Times - Sebanyak 360 desa di 31 kabupaten/kota di Jawa Tengah terancam mengalami kekeringan pada musim kemarau saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng memperkirakan sebanyak 2.056.287 jiwa warga terancam kekeringan.
Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Sudaryanto, dari 360 desa yang berpotensi mengalami kekeringan itu paling banyak berada di wilayah Kabupaten Purbalingga, yakni 75 desa.
Sudaryanto mengungkapkan bulan ini wilayahnya sudah memasuki awal kemarau. Sesuai informasi yang ia peroleh dari BMKG, puncak kemarau bakal terjadi sekitar September. Pihaknya sudah memetakan wilayah-wilayah di Jateng yang akan dilanda kekeringan.
"Kita telah memetakan daerah mana saja yang suhu udaranya tergolong sangat kering. Dan ada 545.851 kepala keluarga atau dua juta lebih jiwa yang akan terdampak kekeringan di 35 kabupaten dan kota," kata Sudaryanto kepada IDN Times, Rabu (12/6).
Sudaryanto mengaku telah meningkatkan koordinasi dengan semua kantor PDAM untuk bersiap menggelontorkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak bencana. Apalagi pihaknya mendapati 360 titik kecamatan serta 1.259 desa yang selama ini termasuk langganan kekeringan.
“Setiap kabupaten/kota sudah punya empat mobil tangki air. Begitu ada daerah yang mengalami kekeringan, truk tangki itu akan memberi pasokan air bersih. Untuk sekarang masih aman, belum ada daerah yang meminta pasokan air,” jelas dia.
Selain Purbalingga, desa yang berpotensi mengalami bencana kekeringan juga berada di wilayah Cilacap, Banyumas, Jepara, Pemalang, dan Temanggung. Bahkan Cilacap menempati urutan kedua jumlah desa terbanyak yang terancam kekeringan, yakni 18 desa. Disusul Banyumas sebanyak 17 desa, Jepara 16 desa, serta Pemalang dan Temanggung dengan 15 desa.
Sudaryanto mengungkapkan pihaknya menemukan ada lima daerah dengan jumlah warga terdampak kekeringan tertinggi. Kabupaten Blora dengan 467.166 warga warga, Pati 198.196 jiwa, Grobogan ada 159.352 jiwa, Brebes 139.141 jiwa dan Kabupaten Semarang 105.000 jiwa.
Pihaknya menegaskan nantinya akan menambah suplai air ke sejumlah waduk dan embung di beberapa daerah. Koordinasi saat ini sedang dilakukan dengan Dinas PSDA tiap daerah untuk mengoptimalkan penambahan suplai air.
"Ketersediaan air di waduk dan embung harus dipastikan benar-benar mencukupi. BPBD sedang koordinasi dengan lintas sektoral agar penanggulangan kekeringan bisa dilakukan sedini mungkin," kata Sudaryanto.