Kajari Banyumas Ingatkan Cegah Korupsi Mulai Dari Diri Sendiri

Bersama jajarannya, Kajari Banyumas Adung Sutranggono melakukan sosialisasi pada para pengendara yang melintas di depan kantornya dengan cara membagikan stiker dan sovenir bertuliskan Hakordia. Warga yang menerima stiker pun nampak antusias, bahkan ada yang meminta stiker lebih dari satu.

"Aksi turun ke jalan kami di depan kantor kejari banyumas ini untuk mengingatkan warga untuk selalu waspada dengan kasus kasus korupsi dan sebagai peringatan bahwa hari ini adalah hari anti korupsi yang kita peringati setiap tahunnya,"katanya.

Ditambahkan Adung, souvenir bertema anti korupsi bisa bagi kejakasaan menjadi cara efektif untuk menyebarkan pesan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dalam pencegahan.

Sementara di wilayah hukum Kejari Banyumas, menjelang akhir tahun 2024 pihaknya sedang melakukan tiga penyelidikan dan satu penyidikan kasus dugaan korupsi dan saat ini sedang berproses. Terbaru, Kejari Banyumas telah menyelamatkan uang kerugian negara sejumlah 60 juta dari tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan secara keseluruhan pihaknya saat ini telah menangani 9 perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Kemudian untuk penyelamatan keuangna negara telah melakukan pengembalian kerugian negara mencapai  435.318.683 Rupiah.

"Terbaru kami menyelamatkan uang kerugian hasil dari tindak pidana korupsi sejumlah 60 juta, dan secara keseluruhan mencapai 435 juta lebih,"jelasnya.

Kejaksaan terutama di daerah memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi sebagai bagian dari penegakan hukum dan pemeliharaan keadilan.
Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas kasus tindak pidana korupsi, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian.

Kejaksaan bertugas melanjutkan kasus korupsi ke tahap persidangan dengan menyusun tuntutan terhadap pelaku korupsi. Selain itu dalam kasus korupsi, kejaksaan berperan memastikan aset-aset yang dirampas atau digunakan secara tidak sah oleh pelaku dikembalikan kepada negara.

Kejaksaan bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan, termasuk penahanan pelaku korupsi dan penyitaan aset yang telah diputuskan oleh pengadilan. Dengan peran ini, kejaksaan menjadi bagian integral dalam sistem hukum yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.