Kasus PPDS, Kaprodi Anestesiologi Undip Semarang Divonis 2 Tahun Penjara

Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Muhammad Djohan Arifin lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut tiga tahun penjara.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 368 Ayat 2 tentang pemerasan secara bersama-sama dan berlanjut,” kata Hakim Djohan saat membacakan putusan.

Hakim menilai Taufik terbukti memerintahkan mahasiswa residen untuk menyetorkan sejumlah uang yang disebut sebagai biaya operasional pendidikan dengan dalih untuk kebutuhan ujian. Total uang yang terkumpul dari praktik itu mencapai Rp2,49 miliar.

Majelis hakim menilai adanya relasi kuasa yang bersifat hirarkis antara dosen dan mahasiswa residen. Kondisi itu membuat para mahasiswa tidak mampu menolak permintaan setoran tersebut.

“Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang ramah dan terjangkau. Terdakwa juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan,” tambah hakim.

Selain Taufik, pengadilan juga menjatuhkan hukuman kepada dua terdakwa lain yang terlibat. Sri Maryani, staf administrasi Prodi Anestesiologi yang bertugas menerima setoran uang, divonis 9 bulan penjara.

Sementara itu, terdakwa lainnya yakni dr Zara Yupita Azra, senior korban yang turut terlibat dalam praktik pemerasan sekaligus perundungan terhadap mahasiswi, juga mendapat hukuman 9 bulan penjara.

“Menyatakan Terdakwa dr Zara Yupita Azra Binti Yulastono dan Sri Maryani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana masing-masing 9 bulan penjara,” ucap hakim anggota dalam persidangan.

Majelis hakim menyebut, hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat dan mencederai dunia pendidikan kedokteran.

Adapun yang meringankan, terdakwa dinilai sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya.