Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Sebanding UMK

Keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 % tersebut dinilai KSBSI Kudus tidak sebanding dengan kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota.

“Karena tidak semua masyarakat yang berprofesi sebagai buruh mendapatkan fasilitas iuran BPJS Kesehatan dari pemberi kerja,” kata dia, Senin (4/11).

Menurutnya,  kelompok buruh ini secara mandiri menanggung beban iuran BPJS Kesehatan. Beban tersebut juga termasuk dalam menanggung keluarga yang menjadi tanggung jawab.

Oleh karenanya, kata dia pemerintah harusnya cermat, pekerja informal dan buruh di sektor UMKM mayoritas tidak memiliki perlindungan Jaminan Sosial yang memadai. Bahkan banyak yang menerima upah di bawah UMK.

“Dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan 100 % secara otomatis menjadikan Jaminan Sosial berupa kesehatan menjadi semakin mahal, bahkan tidak terjangkau lagi,” keluhnya.

Tidak hanya itu,  kenaikan Iuran BPJS Kesehatan akan menjadikan masyarakat berpenghasilan kecil semakin terhimpit kehidupannya. Naiknya nominal upah tidak berpengaruh sama sekali bagi peningkatan kesejahteraan.

“Justru sebaliknya, kenaikan nominal upah sebesar 8,51 % menjadi tekor dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Ditambahkan dia, kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga dinilai tidak secara otomatis pelayanan BPJS Kesehatan semakin bertambah baik. “Selama ini justru fasilitas dan kemudahan BPJS Kesehatan yang diberikan masyarakat semakin dipersempit atau dikurangi,” tandasnya.