Kepala LKPP Ngaku IKN Butuh Dana Swasta, Kalau Cuma APBD Malah Pusing
Semarang, IDN Times - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengaku membutuhkan dukungan pembiayaan dari kalangan pihak swasta untuk membantu penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Hendi, sapaan akrabnya, jika IKN hanya mengandalkan anggaran APBN maka prosesnya menjadi berat.
"Sebab, kalau hanya mengandalkan APBN pasti akan pusing tujuh keliling. sehingga dalam struktur pembiayaan diharapkan ada peran swasta," kata Hendi dalam keterangan yang diterima IDN Times, Sabtu (11/2/2023).
1. LKPP bentuk sistem KPBU
Hendi berkata opsi yang ditempuh untuk memperlancar pemberian pendanaan dari pihak swasta adalah dengan menetapkan sistem KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
Karena itulah, ia menjelaskan LKPP menerbitkan Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pengadaan badan usaha melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha di Ibu Kota Nusantara.
2. Investor IKN juga diminta pakai produk dalam negeri
Ia mendorong kepada pihak swasta agar mengacu pada patokan aturan tersebut supaya pengadaan bisa dikerjakan lebih cepat dan sederhana.
"Serta kami juga kedepankan pemakaian produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," cetusnya.
3. Populasi di Jawa sudah tidak berimbang
Ia pun mengemukakan bila proyek pembangunan IKN yang ditargetkan pada tanggal 17 Agustus 2024, perlu dukungan semua pihak. LKPP diklaim sedang berusaha melakukan upaya percepatan.
"Satu, dari sisi ekonomi, pemerataannya akan berjalan, yang dulu hanya terkonsentrasi di pulau Jawa khususnya Jakarta, nanti pasti akan terbagi. Kedua, terkait kualitas hidup masyarakat pasti akan bisa lebih baik lagi, karena saat ini sekitar 56 persen populasi ada di pulau Jawa, jadi sudah sangat tidak berimbang," terangnya.
4. Ribuan lahan IKN ditawarkan ke investor
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi menambahkan, jika adanya skema KPBU tersebut membuka kesempatan swasta untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN.
"Setelah Presiden Jokowi melakukan market sounding, ketertarikan investor meningkat hingga 44 kali lipat. Sehingga dari lahan yang ditawarkan sejumlah 38 hektare di kawasan inti pemerintahan pusat [KIPP] menjadi 1.693 hektare," terang Ali.
