Keseriusan Prabowo Sikat Korupsi Bisa Terbaca dari Program 100 Hari Kerja
Semarang, IDN Times - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memberantas korupsi dari tingkatan pejabat mendapat sorotan dari para akademisi.
Pengamat politik di Departemen Ilmu Politik FISIP Undip Semarang, Dr Nur Hidayat Sardini mengatakan pemberantasan korupsi yang dilakukan Prabowo nantinya justru berbenturan dengan kebijakan pemerintahan era kabinet terdahulu.
"Karena pemberantasan dan sikap anti korupsi tentu kita bisa lihat sendiri berbanding terbalik dengan kebijakan rezim yang lama. Pasti akan berbenturan pada banyak aspek," kata Nur kepada IDN Times, Senin (21/10/2024).
1. Prabowo bisa mulai dari institusi kelembagaan
Lebih lanjut, ia menyebut bila sikap Prabowo yang berkomitmen memberantas korupsi justru banyak hambatan yang sangat berat. Sebab, pada kabinet Jokowi yang terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata.
Apabila memiliki keseriusan, ia menyarankan supaya Prabowo mulai menegakan aturan anti korupsi dari tataran kelembagaan di tingkat pusat.
"Soal korupsi memang sangat berat ya. Karena sebelum masa kepemimpinan Prabowo, kecenderungan malah ada sejumlah kebijakan yang menggampangkan, bahkan pelanggaran etikanya tampak sekali. Maka kalau memang serius diberantas, Prabowo bisa memulai dari institusi kelembagaan," terang pria yang akrab disapa NWS ini.
2. Nunggu gebrakan 100 hari kerja
Di samping itu, komitmen Prabowo bisa direalisasikan dengan cara mengevaluasi struktur pimpinan KPK. Terlebih lagi ada beberapa nama calon pimpinan KPK yang tidak layak untuk dipilih.
"Pimpinan KPK kan belum diputuskan, maka bisa mengevaluasi kembali beberapa nama yang disebut LSM anti korupsi sebagai figur yang favorit untuk ditugaskan dalam menegakan hukum," tegasnya.
"Yang perlu ditunggu masyarakat adalah apakah dalam 100 hari pertamanya sebagai presiden, Prabowo punya gebrakan gebrakan tentang kebijakan anti korupsi," tambahnya.
3. Tergantung program jangka pendek, menengah dan panjang
Prabowo juga perlu menunjukkan langkah-langkah secara riil dalam 100 hari pertama bekerja apakah mampu menunjukkan pondasi kebijakan yang ditancapkan untuk program jangka menengah dan jangka pendek.
Bagi para pejabat menteri yang ditunjuk, katanya apakah bisa mengerjakan pengaturan sumber daya, dari sisi manajemennya.
"Karena pada dasarnya realisasi dan keberhasilannya tergantung pada tiga aspek termasuk program jangka panjang, jangka menengah yang kita akan lihat apakah separuh hasilnya akan tercapai atau tidak," tuturnya.
