Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup Terima Kucuran Rp700 Miliar

Kebijakan anggaran ini dirumuskan di tengah tantangan fiskal, menyusul pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mengatakan, program prioritas daerah akan tetap dijalankan melalui strategi fiskal yang adaptif.

"Pada prinsipnya kami mengikuti setiap kebijakan ataupun dinamika fiskal nasional. Meskipun mengalami penurunan (TKD), Pemkot Semarang tetap menyesuaikan (ruang fiskal daerah) dan memastikan bahwa pelayanan publik terus berjalan," ungkapnya, Minggu (30/11/2025).

Dari alokasi pokok Rp700 miliar tersebut, sektor lingkungan hidup menerima kucuran Rp500 miliar. Adapun, pemanfaatannya untuk pengendalian banjir, drainase, persampahan, dan kualitas lingkungan permukiman.

‘’APBD 2026 diproyeksikan turun dari Rp2,078 triliun menjadi Rp1,635 triliun. Maka itu, kami menerapkan strategi fiskal efisiensi belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penataan aset daerah,’’ kata Agustina.

Selanjutnya, ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan selaras dengan visi pemerintah pusat dan jangka menengah Kota Semarang.

Dengan demikian, Pemkot Semarang mengalokasikan untuk sektor ketahanan pangan dalam mendukung pencapaian target pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan ekstrem .

Agustina menjelaskan, alokasi anggaran ini secara khusus dirancang selaras dengan peta jalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang untuk 2025-2030.

‘’Dalam dokumen perencanaan tersebut, tahun 2026 secara tegas difokuskan untuk pembangunan di bidang pangan dan lingkungan,’’ tuturnya.

Adapun, tahapan prioritas pembangunan Kota Semarang hingga 2030 sebagai berikut Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di tahun 2025, Pangan dan Lingkungan di tahun 2026, Pengembangan Perekonomian dan Pariwisata di tahun 2027, Infrastruktur Strategis di tahun 2028, Daya Saing Kota di tahun 2029, dan Semarang sebagai Pusat Ekonomi yang Maju dan Berkelanjutan di tahun 2030.

Untuk memastikan anggaran disusun tepat sasaran, DPRD Kota Semarang akan melaksanakan fungsi pengawasannya.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman menegaskan komitmen dewan. "Bervariasi tanggapannya, itu kewajiban DPRD itu harus memberikan tanggapan sesuai dengan perintah partainya untuk melakukan fungsi kontrol," ujarnya.

Dengan langkah ini, Pemkot Semarang tidak hanya menunjukkan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial, tetapi juga ketahanan dalam menghadapi realitas tantangan fiskal yang dihadapi banyak daerah di Indonesia.