Kilas Balik Perjalanan Politik Gibran, Dari Wali Kota Solo hingga Jadi Wapres Termuda RI

Sebelum masuk ke gelanggang politik, Gibran dikenal luas sebagai pengusaha muda yang merintis bisnis katering Chilli Pari hingga jaringan kuliner Martabak Kota Barat (Markobar). Ia bahkan beberapa kali menegaskan fokusnya di dunia usaha.

Namun, arah langkahnya berubah pada akhir 2019 saat ia memutuskan mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta melalui PDI Perjuangan (PDIP). Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo 2020.

Hasilnya, pasangan Gibran–Teguh meraih kemenangan telak dengan perolehan suara mencapai 86,53 persen, mengalahkan pasangan independen Bagyo Wahyono–FX Supardjo. Gibran resmi dilantik menjadi Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021 di usia 33 tahun.

Selama memimpin Kota Bengawan pada periode 2021–2024, Gibran memfokuskan kebijakannya pada percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 serta pembangunan infrastruktur ruang publik dan destinasi wisata berbasis budaya.

Sejumlah proyek strategis menjadi ikon kepemimpinannya di Solo, antara lain:

Revitalisasi Pura Mangkunegaran (Pracima Tuin): Mengubah kawasan bersejarah di lingkungan Pura Mangkunegaran menjadi destinasi wisata kuliner dan budaya kelas atas yang menarik minat wisatawan nasional maupun mancanegara.

Pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed: Mengawal berdirinya masjid megah hibah dari Presiden Uni Emirat Arab (UEA) yang kini menjadi ikon religi baru di Kota Solo.

Solo Safari & Lokananta: Merevitalisasi Taman Satwa Taru Jurug menjadi Solo Safari berkonsep modern, serta menghidupkan kembali studio rekaman tertua di Indonesia, Lokananta, sebagai ruang kreatif anak muda.

Penataan Koridor Gatot Subroto & Ngarsopuro: Menyulap kawasan pusat kota menjadi ruang publik ramah pejalan kaki dan pusat aktivitas pelaku UMKM kreatif.

Memasuki tahun politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, nama Gibran mulai mencuat sebagai kandidat potensial calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Langkah ini sempat terganjal aturan batas usia minimal capres-cawapres yang saat itu dipatok 40 tahun, sementara usia Gibran baru menginjak 36 tahun. Situasi berubah drastis setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Oktober 2023, yang membolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun mencalonkan diri asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk kepala daerah.

Putusan tersebut membuka jalan bagi Gibran untuk resmi dideklarasikan sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya kebersamaan politik Gibran dengan PDIP.

Dalam kontestasi Pilpres 2024 yang berlangsung pada 14 Februari 2024, pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka berhasil unggul telak dalam satu putaran dengan mengantongi 58,59 persen suara sah nasional.

Menjelang pelantikan nasional, Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta pada Juli 2024 agar dapat fokus mempersiapkan transisi pemerintahan. Posisi Wali Kota Solo kemudian dilanjutkan oleh wakilnya, Teguh Prakosa.

Puncak perjalanan politiknya terwujud pada 20 Oktober 2024, saat Gibran resmi dilantik sebagai Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Di usia 37 tahun saat dilantik, ia mencatatkan sejarah sebagai Wakil Presiden termuda dalam sejarah Republik Indonesia.

Dari ruang dapur bisnis kuliner, meja kerja Balai Kota Solo, hingga kursi Wakil Presiden RI, jejak langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi catatan tersendiri mengenai wajah regenerasi kepemimpinan politik di Tanah Air.

Perjalanan Gibran di kursi Wakil Presiden RI tidak berjalan mulus hingga akhir masa jabatan. Memasuki tahun 2026, posisinya diguncang oleh polemik berkepanjangan terkait keabsahan dokumen pendidikan dan ijazah penyetaraan tingkat menengah atas yang digunakan saat mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024. Persoalan ini memicu gelombang gugatan hukum hingga bergulirnya proses politik melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI yang berpotensi berujung pada pemakzulan.

Situasi memanas setelah putusan di tingkat Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti persoalan bukti penyetaraan ijazah tersebut. Di tengah tekanan politik yang kian kuat, Gibran sempat menemui Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) untuk menyampaikan niat mundur agar dinamika tersebut tidak menjadi polemik politik yang berkepanjangan, sembari tetap berupaya membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peninjauan Kembali (PK) di MA.

Puncak dari kemelut politik ini terjadi pada Kamis (12/11/2026) pagi. Usai berpamitan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI kepada Pimpinan MPR RI. Langkah pengunduran diri tersebut mengakhiri masa jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia sekaligus memicu mekanisme konstitusional bagi MPR untuk memproses pemilihan wakil presiden pengganti dari dua nama kandidat yang diajukan oleh Presiden.