Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Krisis Ekologi Kalimantan Jadi Alasan Agus Usamah Usulkan Sultan Kutai Jadi Wapres

Kab. Banyumas
4 min read
Krisis Ekologi Kalimantan Jadi Alasan Agus Usamah Usulkan Sultan Kutai Jadi Wapres
Diskusi publik tokoh muda NU Agus Usamah Zaid (berpeci) tentang sosok pendamping presiden Prabowo pasca mundurnya Wapres Gibran Rakabuming, Selasa (17/11/2026).(IDN Times/Cokie Sutrisno)
  • Agus Usamah Zaid mengusulkan Sultan Kutai Kartanegara sebagai alternatif wakil presiden, dengan alasan modal historis, sosial, ekonomi, karisma, serta perlunya keterwakilan Kalimantan dalam kepemimpinan nasional.

  • Usulan itu dikaitkan dengan krisis ekologis Kalimantan, termasuk deforestasi, pertambangan, dan karhutla 3.392 hektare hingga 25 Oktober 2026 yang berdampak pada paparan kabut asap serta peningkatan ISPA.

  • Pandangan lain dari Edi Maryono menyebut jabatan wakil presiden tak perlu diisi hingga masa pemerintahan berakhir; sementara MPR memiliki batas 60 hari memilih pengganti setelah pengunduran diri Gibran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Banyumas, IDN Times – Wacana pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan berbagai pandangan dari masyarakat. Salah satunya datang dari diskusi publik Warung Partikelir di Purwokerto, Selasa (17/11/2026) malam.

Dalam diskusi bertajuk Wakil Presiden Baru Bawa Ironi atau Solusi?, Intelektual Muda NU, Agus Usamah Zaid, mengusulkan nama Sultan Kutai Kartanegara, Haji Adji Muhammad Arifin, sebagai alternatif pendamping Presiden Prabowo Subianto.

Gagasan tersebut tidak sekadar berbicara tentang pembagian kekuasaan politik. Agus mengaitkannya dengan ketimpangan keterwakilan wilayah, krisis ekologis di Kalimantan, hingga pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.

  1. 1. Agus Usamah Zaid usulkan Sultan Kutai sebagai alternatif cawapres

    Tangkapan layar Sultan Kutai, Sultan Adji Muhammad Arifin, yang disebut sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran.
    Inilah Sultan Kutai, Sultan Adji Muhammad Arifin yang disebut oleh tokoh muda NU Agus Usamah Zaid dan dokumenter partikelir Purwokerto Wasis Wardhana tepat untuk jadi wapres pengganti Gibran, Selasa (17/11/2026).(IDN Times/Tangkapan layar)

    Agus menilai pembicaraan mengenai calon pengganti wakil presiden masih didominasi elite politik, mulai dari lingkungan istana, DPR RI hingga pimpinan partai politik.

    Menurutnya, masyarakat seharusnya memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi mengenai sosok yang layak menduduki jabatan tersebut.

    "Pengaruh terbesar terhadap siapa yang akan menjadi pemimpin sebenarnya rakyat. Tapi rakyat diabaikan, dipinggirkan, dan tidak pernah didengar suaranya," kata Agus.

    Ia kemudian mengangkat nama Sultan Kutai Kartanegara, Haji Muhammad Harfin. Menurut Agus, sosok tersebut memiliki modal historis, sosial, ekonomi, dan karisma yang bisa menjadi pertimbangan.

    Agus juga menyoroti keterwakilan Kalimantan dalam kepemimpinan nasional. Ia menilai wilayah tersebut belum mendapatkan ruang yang setara dibandingkan sejumlah wilayah besar lainnya di Indonesia.

    "Jawa sudah mendominasi. Sumatera juga pernah, Sulawesi juga pernah. Sementara Kalimantan dengan peradaban tuanya rasanya belum pernah mendapatkan bagian," ujarnya.

    Agus turut mengaitkan diskusi yang digelar di Banyumas dengan hubungan historis Kutai dan Galuh Purba. Ia menyebut terdapat literatur mengenai migrasi masyarakat Kutai ke Jawa yang berkaitan dengan perkembangan peradaban di wilayah Banyumas.

  2. 2. Krisis lingkungan Kalimantan jadi alasan mengangkat keterwakilan daerah

    Ilustrasi perhatian terhadap persoalan ekologis di Kalimantan yang dinilai membutuhkan penanganan serius pemerintah.
    Selain persoalan keterwakilan politik, Agus menilai Kalimantan membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah karena menghadapi persoalan ekologis, Selasa (17/11/2026).(IDN Times/Ilustrasi)

    Selain persoalan keterwakilan politik, Agus menilai Kalimantan membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah karena menghadapi persoalan ekologis.

    Menurutnya, deforestasi, pembalakan hutan, serta eksploitasi pertambangan menjadi persoalan yang harus mendapatkan perhatian dalam menentukan arah kebijakan nasional.

    Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat gambaran tersebut. Hingga 25 Oktober 2026, luas lahan kebakaran hutan dan lahan di tiga provinsi Kalimantan yang masih dalam penanganan mencapai 3.392 hektare.

    Rinciannya, Kalimantan Tengah mencapai 2.458 hektare, Kalimantan Barat 884 hektare, dan Kalimantan Selatan 52 hektare.

    Dampak kebakaran juga dirasakan masyarakat. Kementerian Kesehatan pada 21 Agustus 2026 melaporkan lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten/kota terpapar langsung kabut asap akibat karhutla di tujuh provinsi.

    Di Kalimantan Tengah, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) meningkat dari 402 menjadi 716 kasus dalam satu minggu. Sementara Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151 ribu kasus ISPA sejak Januari 2026.

    Agus menilai persoalan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam melihat calon pemimpin nasional, termasuk dari sisi keberpihakan terhadap masyarakat yang menanggung dampak kerusakan lingkungan.

    Ia menyebut Sultan Kutai yang diusulkannya tidak memiliki keterkaitan dengan korporasi besar yang dituding merusak lingkungan Kalimantan.

    "Kalimantan harus mendapatkan proses keadilan yang sama dengan wilayah lain di Nusantara. Sudah saatnya kita bergeser dan memberikan ruang bagi Kalimantan," katanya.

  3. 3. Ada usulan berbeda, jabatan wapres tidak perlu diisi lagi

    Seniman Banyumas Edi Maryono yang mengenakan topi menyampaikan pendapat soal jabatan wakil presiden pada Selasa, 17 November 2026.
    Seniman Banyumas Edi Maryono (bertopi)justru berpendapat jabatan wakil presiden tidak perlu diisi kembali sampai pemerintahan Prabowo berakhir, Selasa (17/11/2026).(IDN Times/Cokie Sutrisno)

    Diskusi tersebut juga memunculkan pandangan berbeda mengenai pengisian jabatan wakil presiden.

    Seniman Banyumas Edi Maryono justru berpendapat jabatan wakil presiden tidak perlu diisi kembali sampai pemerintahan Prabowo berakhir. Alasannya, pengisian jabatan tersebut dinilai berpotensi menambah beban anggaran negara.

    Bahkan, ia melontarkan pandangan lebih jauh bahwa keberadaan DPR juga tidak diperlukan.

    Pandangan tersebut menjadi kontras dengan usulan Agus yang mendorong keterwakilan Kalimantan dalam kepemimpinan nasional.

    Sebagai konteks, kekosongan jabatan wakil presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026.

    Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak tanggal tersebut. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden dari dua nama yang diusulkan presiden.

    Diskusi yang berlangsung di Warung Partikelir, Jalan Sokajati Nomor 12, Purwokerto Barat, tersebut juga menghadirkan Wasis Wardhana, pembuat film dokumenter lingkungan sekaligus Founder Medok Institute.

    Forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan isu politik nasional dengan persoalan lingkungan dan keadilan sosial. Agus berharap aspirasi yang muncul dari Banyumas dapat menjadi titik awal agar suara masyarakat lebih diperhitungkan dalam proses penentuan pemimpin nasional.

Related Articles

See More