Selain persoalan keterwakilan politik, Agus menilai Kalimantan membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah karena menghadapi persoalan ekologis, Selasa (17/11/2026).(IDN Times/Ilustrasi)
Selain persoalan keterwakilan politik, Agus menilai Kalimantan membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah karena menghadapi persoalan ekologis.
Menurutnya, deforestasi, pembalakan hutan, serta eksploitasi pertambangan menjadi persoalan yang harus mendapatkan perhatian dalam menentukan arah kebijakan nasional.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat gambaran tersebut. Hingga 25 Oktober 2026, luas lahan kebakaran hutan dan lahan di tiga provinsi Kalimantan yang masih dalam penanganan mencapai 3.392 hektare.
Rinciannya, Kalimantan Tengah mencapai 2.458 hektare, Kalimantan Barat 884 hektare, dan Kalimantan Selatan 52 hektare.
Dampak kebakaran juga dirasakan masyarakat. Kementerian Kesehatan pada 21 Agustus 2026 melaporkan lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten/kota terpapar langsung kabut asap akibat karhutla di tujuh provinsi.
Di Kalimantan Tengah, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) meningkat dari 402 menjadi 716 kasus dalam satu minggu. Sementara Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151 ribu kasus ISPA sejak Januari 2026.
Agus menilai persoalan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam melihat calon pemimpin nasional, termasuk dari sisi keberpihakan terhadap masyarakat yang menanggung dampak kerusakan lingkungan.
Ia menyebut Sultan Kutai yang diusulkannya tidak memiliki keterkaitan dengan korporasi besar yang dituding merusak lingkungan Kalimantan.
"Kalimantan harus mendapatkan proses keadilan yang sama dengan wilayah lain di Nusantara. Sudah saatnya kita bergeser dan memberikan ruang bagi Kalimantan," katanya.