Surakarta, IDN Times - Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) bekerja sama dengan Program Studi (Prodi) D4 Demografi dan Pencatatan Sipil Sekolah Vokasi (SV) Universitas Sebelas Maret (UNS) mengelar Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion (FGD)) terkait penelitian tentang kependudukan dan pencatatan sipil.
Kegiatan ini digelar dalam rangka memenuhi Sustainable Development Goals atau disingkat SDG’s, dalam hal memenuhi kriteria nomor 3 yaitu Quality Education.
Ketua IKI, Drs. Saifullah Ma'shum mengatakan Forum Grup Discussion (FGD) bertujuan mencari solusi tentang masih ada beberapa warga negara Indonesia yang terkendala dalam mengurus pencatatan kependudukan.
"Kita tahu banyak problem di masyarakat yang masih binggung tentang mekanisme pergantian nama seperti pencatatan akte kelahiran, pencatatan pernikahan dan dokumen kewarganegaraan lainnya, Nah ini yang akan kita cari solusi agar kedepan, ada pedoman baku yang bisa diterapkan di seluruh Indonesia," jelasnya.
“Contohnya ada kasus di Kalimantan Barat, di sana penduduknya tidak mau merapikan buku nikah, karena menganggap rentetannya terlalu panjang. Menyangkut surat tanah, akun bank. Maka ini belum clear. Warga itu tidak ingin dipersulit, tidak ingin jadi masalah dengan merapikan nama di dokumen asli. Warga masih bingung mana yang mau dibetulkan,” imbuhnya.
Saifullah mengaku problematika ini sebelumnya sudah cukup sering dibahas. Namun belum ada standar untuk kerapian dokumen. Dimana masyarakat masih menganggap ribet kepengurusan membetulkan surat-surat yang berkaitan dengan identitas.
"Saya ingin ini jadi pola, standar operating procedur ( SOP) nasional. Sehingga di manapun orang mengurus kependudukan ya sama. Dalam satu negara ya satu saja SOP nya," ungkapnya.
Ada 4 topik dalam FGD ini, pertama yaitu indeks penilaian inovasi kedaerahan berdasarkan kepuasan masyarakat di Disdukcapil, kedua koordinasi antar lembaga terkait perbaikan nama, ketiga analisis yuridis biaya isbat nikah terhadap perlindungan dan konstitusional masyarakat warga negara Indonesia. Dan keempat standar pelayanan bagi warga panti dan penyandang disabilitas. Kegiatan ditutup dengan acara utama yaitu FGD yang dibagi menjadi 4 kelompok diskusi.
Sementara itu, Ketua Yayasan Panti Asuhan Karuna Putra dan Putri, Sumartono Hadinoto mengatakan jika pengalaman sulitnya kepengurusan kependudukan pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengaku sulit dan ribet dalam melakukan pergantian nama, bahkan kalau ada yang mengurusnya pun harus membayar mahal, terutama mengurus surat kependudukan untuk anak-anak panti asuhan.
"Kita merasakan seperti di panti asuhan dan di PMI (Griya Lansia Bahagia dan Griya PMI Peduli) kalau mereka tidak punya identitas untuk mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) inikan sulit sekali. Akhirnya berdampak biaya medis sangat besar. Kalau biaya hidup mungkin masih banyak orang membantu. Tapi kalau biaya medis kan susah dan tidak bisa di prediksi jumlahnya. Belum lagi kalau anak sekolah bisa dapat bantuan-bantuan Kartu Indonesia Pintar kalau tidak punya identitas kan sulit mendapat itu,” jelasnya.
Sumartono berharap era digital menuju satu identitas perlu segera berkoordinasi dengan semua kementerian agar kendala-kendala yang ada bisa segera dicarikan solusi.