Lewat Pijar Semar, Pemkot Semarang Biayai Iuran BPJS Ketenagakerjaan 7.217 Pekerja Rentan

11 Jun 2025, 12:13 WIB

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam mengunjungi fasilitas kesehatan memantau program Universal Health Coverage (UHC). (dok. Pemkot Semarang)

Intinya sih...

Pemkot Semarang biayai iuran BPJS Ketenagakerjaan 7.217 pekerja rentan.
Pemerintah Kota Semarang memprioritaskan sektor kesehatan dengan menguatkan pelayanan hingga memperluas jangkauan jaminan kesehatan bagi warganya.
Memberikan perhatian serius terhadap jaminan keselamatan kerja, khususnya bagi para pekerja rentan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times - Pemerintah Kota Semarang memprioritaskan sektor kesehatan dengan menguatkan pelayanan hingga memperluas jangkauan jaminan kesehatan bagi warganya. Salah satunya dengan memberikan perhatian serius terhadap jaminan keselamatan kerja, khususnya bagi para pekerja rentan.

1. Biayai iuran jaminan sosial pekerja rentan dengan APBD

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Melalui program Pijar Semar, tercatat sebanyak 7.217 pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Angka ini menunjukkan respons atas keluhan masyarakat yang diterima Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Semarang sejak awal masa jabatan.

“Jumlahnya tidak main-main. Ini akan terus didata dan dikembangkan,” ungkap Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, Rabu (11/6/2025).

Sebagai bentuk intervensi aktif, pemkot menggunakan APBD untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 7.217 pekerja rentan tersebut. Selain itu, melalui skema BPH JHT, sebanyak 500 pekerja juga dijamin perlindungan jangka panjangnya.

2. Urgensi perlindungan kesehatan yang merata

Selain itu, Pemkot Semarang juga menambah kuota peserta Jaminan Kesehatan Semesta (UHC). Hingga Mei 2025, tercatat 28.562 warga Kota Semarang telah menjadi peserta aktif UHC.

Pemkot juga telah menyiapkan kuota tambahan sebesar 10.800 peserta per bulan mulai Juni hingga Desember 2025. Dengan skema tersebut, diproyeksikan hingga akhir tahun 2025 jumlah peserta UHC bisa mencapai 230 ribu jiwa.

Penyakit infeksi pernapasan tercatat sebagai jenis keluhan terbanyak yang ditangani melalui program ini. Hal ini menunjukkan urgensi kehadiran perlindungan kesehatan yang merata dan responsif, terutama untuk penyakit umum yang bisa menyerang siapa saja.

Agustina memastikan, pihaknya fokus pada akses kesehatan warga baik dari sisi infrastruktur maupun pembiayaan.

3. Targetkan peserta aktif UHC capai 90 ribu

ilustrasi layanan kesehatan (freepik.com)

“Kita pastikan masyarakat Kota Semarang dapat melayani kesehatannya dari sisi infrastruktur maupun pembiayaan. Ada penambahan kuota di mana target penambahan hingga 90.000 kepesertaan aktif pada UHC. Realisasi hingga Mei ini sudah lebih dari 30.000 peserta,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa perluasan ini bukan berarti pemerintah berharap warga jatuh sakit, tetapi menjamin bahwa jika terjadi, masyarakat tidak akan terbebani biaya.

“Semarang akan semakin bisa maju apabila masyarakatnya sehat,” imbuh Agustina.

4. Peningkatan kualitas layanan puskesmas

Warga saat antri pengambilan obat di Puskesmas sakra (IDN Times/Ruhaili)

Selanjutnya, terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan juga dilakukan lewat pembangunan infrastruktur.

“Apa yang kurang dari kesehatan? Sarana. Jadi Pustu (Puskesmas Pembantu) harus ditambah, Puskesmas harus ditambah, rumah sakit juga. Kalau belum bisa nambah, ya bekerja sama dengan rumah sakit swasta,” ujarnya.

Ia berharap setiap wilayah memiliki akses terhadap layanan kesehatan rujukan yang layak.

“Kalau sekarang masih Pustu, ya meningkat jadi Puskesmas. Yang belum punya, kita bangun Pustunya. Kita ingin hadirkan lembaga kesehatan yang proper,” pungkas Agustina.