Surakarta, IDN Times - Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mengugat Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Keduanya digugat karena dianggap melanggar Hak Azazi Manusia (HAM) pada kasus larangan memakai jilbab pada saat Upacara Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di IKN beberapa waktu lalu.
Ketua LP3HI, Arif Sahudi mengatakan jika dalam peristiwa tersebut Presiden Jokowi dan BPIP dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum HAM. Kerena pada saat upacara pengukuhan di IKN anggota Paskibraka terutama wanita tidak memakai jilbab.
"Kenapa kita gugat karena menurut pendapat kami ini jelas-jelas tindakan ini melanggar HAM, dan ini belum pernah dalam sejarah karena ini sejak era reformasi sejak tahun 2023 tidak ada larangan berjilbab," jelasnya dalam jumpa pers, Kamis (15/8/2024).
Adapun penggugat yang tertulis yakni Ketua LP3HI Arif Sahufi, Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Boyamin, dan Pengurus dan anggota Yayasan Mega Bintang Rus Utaryono.
Gugatan tersebut telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 15 Agustus 2024. "Kita daftar tadi jam 11.00 WIB dan sudah terdaftar," ungkapnya.
Lebih lanjut, Arif mengatakan jika gugatan tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Kepala BPIP Yudian Wahyudi.
"Hari ini kita menyampaikan gugatan ini, tergugat kesatunya adalah Presiden Jokowi selaku penanggung jawab pelaksana upacara ini, yang kedua adalah BPIP," jelasnya.
Dalam gugatan tersebut, Arif secara langsung mengugat Presiden dan Kepala BPIP sebasar Rp100 juta rupiah sebagai bentuk kompensasi pemulihan psikologi para anggota Paskibraka.
"Jadi yang diminta adalah perbuatan melanggar hukum pada upacara pengukuhan kemarin di Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024," jelasnya.
"Atas kerugian tersebut kita meminta uang sejumlah Rp 100 juta rupiah untuk biaya pemulihan psikologi para anggota atau peserta Paskibraka tersebut," sambungnya.
Arif mengatakan jika biaya tersebut nantinya akan diberikan sepenuhnya untuk para Paskibraka.
Selain meminta ganti rugi, dalam gugatan tersebut LP3HI juga meminta Presiden dan Kepala BPIP untuk meminta maaf.
"Kemudian kita juga meminta untuk Tergugat 1 dan Tergugat 2 yakni Presiden dan BPIP untuk menyampaikan permintaan maaf dalam bentuk iklan di 10 media massa baik televisi dan online secara," jelasnya.
Selain ktu, gugatan tersebut juga meminta Presiden Jokowi untuk memberhentikan Kepala BPIP atas buntut larangan pengunaan jilbab saat pengukuhan Paskibraka di IKN.
"Kemudian kita juga meminta kepada majelis nanti untuk memerintahkan Tergugat 1 memberhentikan Tergugat 2 dalam hal ini adalah Kepala BPIP untuk diberhentikan," pungkasnya.