Semarang, IDN Times – Kasus dana bantuan provinsi (Banprov) yang dialokasikan untuk dua kabupaten, saat ini terus bergulir.
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menetapkan empat pejabat sebagai tersangka lantaran ada indikasi melakukan mark-up penggunaan dana tersebut. Keempat pejabat yang dijadikan tersangka itu berasal dari Kabupaten Kendal dan Pekalongan.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Tengah, I Ketut Sumedana mengaku para tersangka masing-masing berinsial S sebagai pejabat pembuat komitmen (PPKom), inisial CE selaku Dirut PT Airmas Sinergi Informatika, lalu inisial S sebagai PPKom dan SMS yang jadi Presdir PT Asta Grafika.
"Kita sudah periksa 50 orang sebagai saksi kasus penggunaan dana Banprov. Hasilnya dua pejabat di Kendal kita tetapkan sebagai tersangka. Inisial S merupakan pejabat pembuat komitmen dan CE sebagai Dirut PT Airmas Sinergi Informatika. Untuk Kabupaten Pekalongan juga ada dua tersangka. Yaitu S sebagai PPKom dan SMS, Presdir Asta Grafia. Mereka jadi tersangka per hari ini," kata Sumedana saat ungkap kasus di kantor Kejati Jateng Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (11/9).
Pihaknya memperkirakan kerugian negara yang muncul dari kasus ini mencapai Rp8,2 miliar. Rinciannya, kata Sumedana, senilai Rp4,6 miliar untuk kasus di Kendal. Sedangkan sekitar Rp3 miliar untuk kasus yang berhasil dibongkar di Pekalongan.
Para tersangka saat ini diduga kuat melakukan mark-up anggaran Banprov yang dikucurkan dari Pemprov Jateng. Modus yang mereka lakukan ada dua cara, kata Sumedana.
Yang pertama merancang penyusunan kontrak pengadaan barang sebelum APBD Perubahan disahkan. Kemudian mereka juga mengadakan barang dengan memainkan spesifikasi harganya.
"Setelah kita telisik, ada upaya menggelembungkan dana pengadaan barang dengan memainkan spesifikasi harganya dan membuat kontrak di bulan April sebelum APBD Perubahan disahkan pada September 2018," akunya.
Menurutnya barang bukti dari dua kasus tersebut berupa seperangkat laptop. Jumlahnya pun tak main-main. Di Kendal, petugasnya mendapati pengadaan 864 buah laptop dengan besaran nilai kontraknya mencapai Rp 8,9 miliar.
Lain lagi di Pekalongan. Tim Kejati mendapati pengadaan laptop sebanyak 897 unit dengan nilai kontrak Rp9,8 miliar.
Pihaknya sementara ini masih memperdalam penyelidikan untuk mengembangkan kasus tersebut. "Peran dari kepala daerah sedang kita dalami," katanya.
Dalam waktu dekat, panitia pencairan anggaran dari DPRD Jateng bakal dipanggil oleh penyidik Kejati. Sumedana mengatakan sudah melayangkan surat panggilan kepada panitia anggaran untuk menjadwalkan pemeriksaan pada Selasa pekan depan. "Karena spek barangnya gak sesuai, maka panitia anggarannya akan kita periksa hari Selasa," ujar Sumedana.