Semarang, IDN Times - Sejumlah elemen buruh turun ke jalanan untuk merayakan peringatan Hari Buruh (May Day) yang jatuh hari ini, Kamis (1/5/2025). Gelombang massa buruh berdatangan ke Kantor Gubernur Jateng untuk mendesak Gubernur Ahmad Luthfi menghentikan sistem upah rendah yang diberikan bagi para buruh.
Koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah, Nanang Setiono mengungkapkan upah rendah tak perlu lagi dijalankan di Jawa Tengah karena sama sekali tidak berpihak pada kelangan hidup rakyat.
"Kami menolak upah rendah karena hanya berpihak pada investor. Tidak boleh buruh upahnya rendah karena itu bentuk investor yang tidak berpihak pada masyarakat kecil," ujar Nanang di depan Gubernuran Jalan Pahlawan Kota Semarang.
Ia mengaku sistem pengupahan yang dijalankan di Jawa Tengah benar-benar jauh dari harapan para buruh. Terlebih lagi pemerintah masih menjalankan UU Omnibus Law yang membebani masyarakat Indonesia terutama di Kota Semarang.
"Karena kondisi saat ini jauh dari harapan, maka pemerintah juga harus merevisi UU Omnibus law sesuai keputusan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi," katanya.
Di sisi lain dirinya juga menyesalkan sikap Pemkot Semarang yang menghambat gerakan para buruh yang merayakan May Day.
Ia menganggap Pemkot telah menghasut para buruh dengan menyebarluaskan surat edaran agar tidak turun ke jalanan pada hari ini.
"Kami juga menyayangkan pemkot yang menghasut buruh agar tidak turun ke jalan. Meski sudah mencabut surat edaran tetapi dengan surat edaran itu bukan berarti menggugurkan sikap walikota yang tidak pro buruh. Kamu anggap mereka tetap tidak mengayomi buruh," tuturnya.
Terpisah, ratusan massa Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) siang ini long march dari kawasan berikat Lamicitra Pelabuhan Tanjung Emas menuju Gubernuran. Mereka yang bergerak bersama Serikat PRT Merdeka Semarang dan unsur-unsur organ perburuhan lainnya turut mendesak pemerintah memberikan hak-hak pengupahan yang layak bagi pekerja pabrik.