Surakarta, IDN Times - Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP pada Kamis (20/2/2025) yang meminta para kepala daerah dari kader PDIP untuk menunda keberangkatan retret ke Akademi Militer (Akmil) Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal Kamis, 20 Februari 2025.
Terkait hal tersebut, Presiden ke-7 Joko “Jokowi” Widodo memberikan pernyataan yang berbeda.
Menanggapi arahan dari Megawati tersebut, Jokowi mengatakan jika penyelenggaraan retret merupakan urusan pemerintah. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan undangan langsung dari Presiden Prabowo Subianto Subianto kepada para kepala daerah usai dilantik di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
“Ini kan urusan kepemerintahan, yang diundang kepala daerah yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir datang,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (21/2/2025).
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan jika para kepala daerah tersebut dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan kegiatan retret sendiri untuk kepentingan rakyat oleh kepala daerah yang memimpin lima tahun ke depan. Jokowi menegaskan seharusnya para kepala daerah tersebut hadir.
“Ya mestinya hadir datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat. Dan untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara bukan untuk yang lain,” jelas Jokowi.
Terpisah, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan jika instruksi tersebut dikeluarkan karena mempertimbangkan kondisi psikologis para kepala daerah yang merupakan kader PDIP usai penahanan Hasto.
"Menurut saya, Mbak Mega mempertimbangkan kondisi psikologis kader-kader PDIP yang terpilih itu. Kan dengan kasusnya Mas Hasto, akan mempengaruhi psikologisnya pada saat mengikuti retreat," ujar Rudy saat ditemui di Gedung DPRD Kota Solo, Jumat (21/2/2025).
Selain itu, Rudy menambahkan jika instruksi tersebut agar kepada daerah lebih mementingkan koordinasi dengan jajarannya usai dilantik. Kendati demikian, Rudy meyakini para kader PDIP akan tegak lurus dengan instruksi Ketua Umum.
“Bu Mega ini pertimbangannya, 'mending kamu lakukan rapat koordinasi dengan sekda dan jajarannya untuk melakukan adaptasi dan melakukan program-program kebijakan yang akan dilakukan sesuai janji saat kampanye," jelas Rudy.