Mendes Janji Rombak Sistem Musyawarah Desa dengan Libatkan Perempuan
Jepara, IDN Times - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Abdul Halim Iskandar menyatakan, penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2 bisa menjadi peletup semangat bagi para perempuan di pedesaan yang selama ini menjadi motor penggerak sekaligus pemimpin di sektor informal.
1. KUPI dianggap bisa inspirasi warga desa
Menurut Halim kehadiran KUPI 2 dibutuhkan bagi masyarakat pedesaan supaya ke depan mampu menginspirasi gerakan yang diinisiasi para wanita.
"KUPI memang kehadirannya sangat menginspirasi di wilayah desa karena masalah di desa banyak sekali dialami para perempuan," kata kakak kandung Ketum PKB, Muhaimin Iskandar tersebut, Jumat (25/11/2022).
2. Mendes sebut angka putus sekolah terbanyak dialami perempuan
Persoalan kompleks yang dialami para perempuan di desa terlihat dari jumlah penerima BLT yang ada saat ini. Halim mengaku terdapat 8 juta penerima BLT yang didominasi kaum hawa.
Selain itu, sebagian besar bayi perempuan yang lahir di desa juga menderita stunting. Di bidang pendidikan, para perempuan desa juga kurang mengenyam pendidikan yang berkualitas.
"Karena angka putus sekolah terbanyak itu dialami perempuan desa. Belum lagi orang yang bekerja mengambil kebijakan pembangunan di desa. Jadi kehadiran KUPU ini dibutuhkan betul karena hampir semua perempuan ulama adalah para pemimpin informal," sambungnya.
3. Perempuan akan dilibatkan pembangunan sanitasi
Oleh karena itulah, Halim mengklaim Kemendes akan berusaha membangun sistem pembangunan desa yang berdampak pada perempuan. Ia juga berjanji akan memfokuskan program kebijakan yang melibatkan para perempuan.
"Contohnya air bersih dan sanitasi," kata Halim.
4. Mendes janji rombak pola pikir musyawarah desa
Ia beralasan dengan membuat mekanisme kebijakan berbasis perempuan nantinya bisa mengubah paradigma yang berjalan selama ini. Paradigma kebijakan yang diubah yaitu tidak lagi berbasis keinginan perangkat desa. Melainkan nantinya berbasis kebutuhan masyarakat desa.
"Nah, kebijakan ini jadi mainstreaming kita agar di desa tidak lagi berbasis keinginan. Kita rombak pola pikirnya biar paradigmanya berbasis masalah dan berbasis kebutuhan. Nanti kita data ulang sektor usaha mikro by name by address. Sehingga musyawarah desa kita rombak sedemikian rupa agar keterwakilan perempuan memadai. Soalnya sekarang kan jumlah perangkat desa harus 30 persen setidaknya diisi perempuan," kata Halim.