Minyak Goreng Langka, Ganjar Omong Soal Moral: Sebagai Gubernur Saya Malu

Ketika berdiskusi bersama Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Isy Karim, Ganjar mengaku khawatir kalau tidak ada tindakan mendesak yang diambil, maka kondisi tersebut akn berlangsung lebih lama.

Oleh sebab itulah, ia mengusulkan kepada Kemendag agar secepatnya mengatur perusahaan produsen minyak goreng. Salah satu tindakan yang bisa diambil dengan mengendalikan Domestic Market Obligation (DMO) 20 persen. Ganjar berkata mestinya biaya distribusi dibebankan kepada perusahaan.

"Mohon maaf rasanya saya sebagai gubernur saja ikut malu. Maaf sekali lagi ini harus saya sampaikan, mungkin suara saya mewakili banyak orang. Kalau kaitannya harga minyak dunia, mari untuk merah putih tidak mengambil untung banyak-banyak, ini soal moralitas dan saya yakin Kementerian Perdagangan bisa melakukan itu," paparnya.

Lebih jauh, Ganjar menyampaikan kelangkaan minyak goreng seperti sekarang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ganjar merasa ditampar habis-habisan karena tidak ada tindakan nyata dari dua kementerian. 

"Mohon maaf pak silahkan disampaikan ke Pak Mendag atau Menko. Kita tidak bisa lagi seperti ini karena muka pemerintah ditampar habis-habisan," terangnya. 

Selain itu, katanya pengendalian harga minyak goreng tidak bisa melihat dari sisi hilir. Justru penanganan dari sisi hulu menjadi poin paling penting. Apalagi, fluktuasi harga minyak goreng mulai mempengaruhi komoditas lain. Menurutnya pemerintah juga mesti menyiapkan alternatif dan mengedukasi masyarakat.

"Maka saya minta teman-teman dari Perhutani untuk menyiapkan lahan bekerjasama dengan Distan kita agar kita bisa tanam. Ini mestinya kita mengambil tindakan, aturan yang bisa menguntungkan petani juga dan sinergi dengan mereka," urainya.