Surakarta, IDN Times - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Putri Cempo di Mojosongo, Jebres, Solo, Sabtu (15/7/2023).
Dalam kunjungan tersebut Moeldoko mengatakan jika PLTSA Putri Cempo belum lolos uji Sertifikasi Layak Operasi (SLO).
Moeldoko mengatakan belum lolosnya uji ISO PLTSA Putri Cempo lantaran terdapat persoalan yang dinilai sangat teknikal yakni belum adanya singkronisasi aturan di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada insenerator atau pengolahan sampah dengan pembakaran.
"Ada persoalan yang verry technical, bagaimana mensinkronkan aturan KLHK yang lebih mengarah pada insenminator atau pembakaran, dimana pembakaran ini diuji asapnya," ujarnya usai melakukan peninjauan.
Moeldoko mengatakan, jika hal tersebut bertolak belakang dengan metode yang diimplementasikan di PLTSA Putri Cempo. Yang menggunakan metode gasifikasi, di mana sampah nantinya diseleksi dan kemudian dihancurkan dan ditampung dalam wadah untuk menghasilkan pembusukan. Dari pembusukan ini muncullah gas yang kemudian diolah menjadi listrik.
"Sehingga tidak ada emisi yang dihasilkan dari pembakaran. Inilah yang akan disinkronkan oleh KSP. Karena tidak connect dalam kebijakannya, ini harus ada solusi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Moeldoko mengungkapkan persoalan kedua yakni untuk menyempurnakan PLTSA Putri Cempo ini memerlukan lahan 2 ha. Namun saat ini yang sudah terpenuhi seluas 1,5 ha.
"Sebenarnya lahannya sudah ada, tinggal nanti bagaimana proses memindahkan sampahnya. Tapi ini juga perlu akses in out kendaraan agar lebih tertib dan aman. Makanya perlu ada pelebaran," jelasnya.
Saat ini pembangunan PLTSA Putri Cempo sudah mencapai 97,5 persen. Kekurangan tinggal melakukan sinkronasi agar listrik bisa dijual ke konsumen.
"Kasihan ini. Kalau beliau (pengelola PLTSA Putri Cempo) sudah menghasilkan listrik tapi belum bisa jualan. Maka harus dijamin investasinya, kalau investornya nggak dijamin, kasihan nanti," kata Moeldoko.
Terkait konsep ramah lingkungan di PLTSA, Moeldoko mengatakan jika hal tersebut sudah sangat terpenuhi di PLTSA Putri Cempo, lantaran tidak ada emisi karena tidak menggunakan pembakaran.
"Sehingga diharapkan bisa mempercepat zero emisi di 2060 mendatang. Kalau yang lain ada proses pembakaran. Kalau ini enggak, ini sama dengan pembangkit listrik tenaga gas. Bedanya hanya itu," jelasnya.
Moeldoko mengatakan ada 12 kabupaten dan kota yang menjadi proyek strategis nasional (PSN) untuk pengelolaan sampah. Sedangkan hanya di Solo yang menggunakan metode gasifikasi.
Sementara itu Direktur operator PLTSA Putri Cempo yakni PT Citra Metro Plasma Power (SCMPP) Elan Syuherlan mengatakan bahwa instalasi pembangkit listriknya sudah mencapai 100 persen. Kendati demikian untuk operasionalnya memerlukan SLO dari pemerintah.
"Saat ini yang sudah diuji coba sekitar 10 mesin dari 20 mesin. Targetnya 20 mesin. Insyaallah selesai pada pertengahan Agustus," katanya.
Saat ini kemampuan produksi mesin sudah mencapai 8 megawatt/jam. Namun karena ada ganjalan aturan terkait uji coba, maka pihaknya mengajukan usulan terkait kajian mengenai aturan.