Muhammadiyah Jateng: Mustahil Taat Protokol COVID-19 saat Pilkada 2020

24 Sep 2020, 17:00 WIB

Ketua Muhammadiyah Jateng Tafsir. Dok Muhammadiyah Jateng

Semarang, IDN Times - Kalangan warga Muhammadiyah di Jawa Tengah mendesak agar pemerintah pusat segera membatalkan pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2020. Musababnya, dengan situasi tahapan Pilkada serentak yang menimbulkan kerumunan massa, sangat mustahil bagi masyarakat bisa mematuhi standar protokol kesehatan COVID-19.

"Kita sudah berulang kali sarankan supaya pemerintah menunda Pilkada tahun 2020. Sebab, situasinya memang gak menguntungkan. Apalagi selama pandemik, angka penularan virus corona justru semakin tambah banyak, grafiknya makin hari terus meningkat," kata Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir saat berbincang dengan IDNTimes via sambungan telepon, Kamis (24/9/2020).

1. Muhammadiyah Jateng perkirakan warga abaikan COVID-19 saat Pilkada 2020

Penerapan new normal di restoran (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Ia mengaku pesimistis Pilkada 2020 bisa digelar dengan mematuhi protokol kesehatan dengan standar COVID-19. Yang ada, kata Tafsir, justru akan banyak masyarakat yang akan mengabaikan protokol kesehatan virus corona.

"Kemungkinan kecil warga akan patuhi protokol kesehatan (COVID-19). Kita lihat mustahil dengan tahapan Pilkada yang sering mengundang banyak massa, mereka akan mentaati aturan protokol kesehatan. Pasti akan dilanggar soalnya mengatur orang sebanyak itu gak akan mungkin bisa," ungkapnya.

2. Warga yang nyoblos di TPS susah untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19

Ilustrasi (Unsplash)

Pihaknya menyatakan salah satu perilaku warga yang tak bisa dikendalikan selama pandemik yaitu ketika warga ikut tahapan coblosan di lokasi tempat pemungutan suara (TPS).

Selain itu, Tafsir juga memperkirakan saat konser-konser musik digelar untuk memeriahkan kontestasi Pilkada 2020, bakal menyedot kerumunan massa yang berjumlah ratusan ribu orang. Meskipun belakangan KPU meminta konser digelar secara virtual, tetapi beragam kegiatan yang menimbulkan kerumunan juga rentan digelar.

"Kan gak mungkin pas orang-orang datang ke konser Pilkada, terus pake masker dan cuci tangan. Juga memantau perilaku warga yang berkerumun di TPS itu sangat susah sekali," tutur Tafsir.

3. Sebaiknya penanganan COVID-19 diambil alih Jokowi agar lebih terukur

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas pada Kamis (24/9/2020) di Istana Kepresidenan. Dok. Biro Pers Kepresidenan

Lebih lanjut, ia menyampaikan jika Pilkada 2020 tetap dipaksakan digelar saat pandemik virus corona, sebaiknya Presiden Jokowi mengambil alih komando penanganan COVID-19 di Indonesia. Menurutnya hal tersebut dilakukan supaya proses penanganan kasus virus corona di tiap daerah bisa jelas dan terukur.

"Kita hanya bisa beri saran dan masukan. Kalau toh pemerintah tetap ngotot gelar Pilkada, kita minta biar pengendalian kasus COVID-19 diserahkan saja kepada pak presiden. Sehingga nantinya bisa diatur supaya penanganan protokol kesehatan diterapkan dengan ekstra ketat," bebernya.

Pihaknya berharap agar kontestasi gelaran Pilkada 2020 turut dikaji ulang. Baginya sebuah perhelatan Pemilu juga mempertimbangkan pada aspek keselamatan dan perkembangan kesehatan warga di tiap daerah.

"Kita sudah sampaikan ke pusat, tinggal bagaimana pemerintah mau mendengarkan masukan kita atau gak," tandas Tafsir.