Semarang, IDN Times - Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana memerintahkan kepada semua kasatintel masing-masing Polres, para pasintel Kodim dan Dirintelkam untuk merampungkan segala jenis persoalan yang muncul selama masa kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
Menurut mantan Dirintel Polda Jateng itu, setiap masalah harus bisa dituntaskan oleh satuan TNI/Polri agar tidak berlarut-larut.
"Jangan nunggu besar. Jadi saya minta, sekecil apapun, selesaikan," tegas Nana, Jumat (27/10/2023).
Dirinya secara khusus juga menyarankan kepada jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) untuk mendeteksi dini mungkin tehadap potensi permasalahan pemilu di wilayahnya.
Para petugas Kesbangpol, katanya paling tidak mulai sekarang memasang telinga, mata sekaligus menata jaringan yang terorganisir.
Dengan begitu, setiap ada riak-riak permasalahan maupun potensi konflik segera terselesaikan.
"Deteksi dini harus betul-betul dilakukan, kita harus pasang mata, pasang telinga, dan harus punya jaringan," papar Nana.
Lebih jauh lagi, unsur pihak keamanan dari yang paling terkecil dalam masyarakat, seperti RT, RW, maupun pemerintah desa, bisa dijadikan kepanjangan tangan Kesbangpol untuk melihat situasi di bawah. Oleh karena itu, jejaring sosialnya harus diperluas, karena Kesbangpol tidak bisa bekerja sendiri.
Sejumlah stakeholder juga diminta sering berkoordinasi. Nana bilang instruksi yang ia keluarkan ini berlaku bagi para Bhabinkamtibmas, Babinsa, Dirintel Kasatintel, Pasintel Kodim, dan sejenisnya.
"Saya minta terus dilakukan (koordinasi) setiap ada masalah, sehingga bisa diselesaikan secara bersama-sama. Jadi, seluruh permasalahan sebesar apapun, seberat apapun, kalau kita sinergi, pasti ada langkah-langkah penyelesaiannya. Ada solusinya," tuturnya.
Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi menilai adanya pesta demokrasi 2024 menjadi pekerjaan yang tidak ringan. Sebab, perhelatannya dilaksanakan serentak, dengan jumlah pemilih yang besar.
Menurut dia, setiap setiap kontestasi politik, punya potensi konfliknya masing-masing. Maka, yang perlu dilakukan para penyelenggara pemilu beserta stakeholdernya adalah menekan terjadinya konflik, agar tidak berpotensi menjadi besar.
Untuk meredam konflik, terang Luthfi, Polda Jateng menyiapkan strategi cooling system.
Dalam strategi ini, Polda Jateng membentuk kelompok Cipayung yang isinya kumpulan berbagai organisasi kemahasiswaan. Ketika terjadi konflik, anggota organisasi kemahasiswaan ini yang mengambil peran untuk mendinginkannya.
Selain membentuk kelompok Cipayung, Polda Jateng juga menggunakan strategi manajemen sosial.
Dalam strategi ini, Polda menggandeng tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat.
Di samping itu, diterapkan pula manajemen media dengan melaksanakan patroli siber. "Di bawah Direktorat Siber, Ditreskrimsus, dan Dirintel, kita akan melakukan patroli Siber untuk memetakan trending topik politik, di wilayah kita," ujar Luthfi.
Sementara itu, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono mengakui punya banyak kelemahan untuk mewujudkan sistem pemilu yang sukses.
"Kita punya keterbatasan. Keterbatasan kekuatan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan data atau informasi dan tentunya prioritas dalam pelaksanaan tugas," kata Widi.
Oleh karena itu, menurut dia, ada sejumlah ruang grey area yang perlu dikerjakan bersama-sama. “Sehingga, kita harus bisa bersama-sama untuk menyongsong tugas yang akan kita laksanakan dalam waktu sekarang, sampai dengan nanti pelaksanaan pemilu selesai," jelasnya.