Semarang, IDN Times - Penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup mengejutkan.
Musababnya, sebelum ditangkap penyidik KPK, Bupati Mukti Agung Wibowo dianggap memiliki kinerja yang bagus sehingga membuat Kabupaten Pemalang meraih predikat zona hijau untuk penilaian sektor layanan publik.
Predikat zona hijau sendiri diberikan oleh Ombudsman Jawa Tengah lantaran selama setahun terakhir melihat sejumlah aspek layanan publik di Pemalang cukup responsif.
"Di Pemalang untuk sistem pemenuhan indikator standar publik sebenarnya sudah bagus. Tahun 2021 kemarin kita berikan nilai buat Pemalang punya kepatuhan tinggi. Makanya Pemalang dapat predikat zona hijau. Tapi layanan publik ini kan tidak hanya berdiri sendiri tapi diimbangi iklim birokrasi yang clear an clear," kata Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida kepada IDN Times melalui sambungan telepon, Jumat (12/8/2022).
Farida mengungkapkan dari 35 kabupaten/kota yang dicek standar layanan publiknya, hanya lima yang mendapat predikat zona hijau. Masing-masing Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo.
Indikatornya berkaitan dengan kejelasan standar operasional prosedur pelayanan di kantor dinas dan pengenaan biaya tarif layanan publik.
"Kita sering sampaikan kepada setiap pemda yang mendapat penilaian zona hijau supaya jangan sampai ternodai dengan tindakan-tindakan yang memicu maladministrasi dan korupsi. Pada tahun kemarin dari 35 kabupaten/kota yang dinilai, hanya lima yang masuk zona hijau. Yaitu Pemalang, Kota Tegal, Banyumas, Sukoharjo dan Cilacap. Jadi walaupun kita tidak khusus menyoroti tentang resiko jual beli jabatan, tapi kita sudah wanti-wanti kalau layanan publik harus benar-benar bersih dari praktek KKN," terangnya.
Selain itu, peringatan serupa juga ditujukan kepada Bupati Pemalang dan para kepala dinas ketika dikumpulkan dalam sesi kegiatan penyuluhan di Semarang.
Kepada Bupati Pemalang, ia sempat mendesak agar jalan yang rusak di wilayahnya menjadi prioritas untuk secepatnya diperbaiki.
"Pas kita ngecek kondisi jalan di sana banyak yang rusak, kita langsung mengeluarkan warning supaya segera ada perbaikan. Kita atensi karena jalan sebagai infrastruktur dasar harus mendapat prioritas utama. Lalu tepat sebelum kejadian (OTT) ini kita juga pernah menyampaikan kepada kepala dinas di Pemalang harus mempertahankan raihan nilai yang baik. Jangan sampai ada peristiwa kontraproduktif. Hanya saja kita gak nyangka kalau akhirnya Bupati Pemalangnya yang ditangkap KPK," akunya.
Dengan adanya penangkapan Bupati Pemalang, Farida mengaku tahun ini akan memperketat proses pengawasan di semua kabupaten/kota.
Fokus pengecekan akan dilakukan pada lima sektor. Antara lain mengecek fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas dinas sosial, fasilitas layanan perizinan dan dukcapil.
"Dan tahun ini kita akan cek juga pemenuhan standar layanan publik. Termasuk sarana dan prasarana jalan, kompetensi layanan. Kita juga ingin lihat langsung lewat prespektif masyarakat untuk lima sektor. Dari situ bisa dilihat bagaimana respon Pemda menindaklanjuti laporan masyarakat," tandasnya.