Ombudsman Pergoki Layanan Publik Pemkab Klaten Gak Ramah Difabel

Pelayanan yang tidak ramah difabel berada di sekolah reguler, fasilitas umum, gedung dinas, sektor pariwisata dan layanan bank. 

"Misalnya, kurangnya akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah reguler. Selain itu, masih ditemukan fasilitas umum yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, baik di gedung pemerintah, sektor pariwisata, hingga perbankan," tutur Farida. 

Farida menambahkan kesulitan yang dikeluhkan penyandang disabilitas juga terkait dengan fasilitas kesehatan gratis melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran). Hal ini menunjukkan masih diperlukan upaya bersama untuk memperbaiki sistem layanan publik yang lebih inklusif dan merata.

"Pembahasan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) diharapkan menjadi landasan kuat untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik", ujar Farida.

Peraturan ini akan mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Ombudsman Jawa Tengah akan terus memantau dan mendukung implementasi RAD PD di Kabupaten Klaten, agar pelayanan publik dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Kolaborasi ini diharapkan mampu mewujudkan visi Klaten sebagai daerah yang ramah disabilitas. 

Perwakilan kelompok penyandang difabel berharap bahwa Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas bisa diimplementasikan hingga ke tingkat 
desa/kelurahan.