Ombudsman: Rapid Antigen Jangan Buat Mengeruk Keuntungan di Akhir Tahun

Ia menyarankan supaya pemerintah daerah mengambil peran untuk menentukan standarisasi harga rapid antigen yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Farida juga mengingatkan kepada setiap instansi supaya tidak mengeruk keuntungan dalam penerapan aturan rapid antigen untuk perjalanan orang selama momentum libur panjang akhir tahun.

"Jangan sampai ada yang melakukan komersialisasi dengan mengeruk keuntungan semata. Sebab, saat ini kan harga rapid antigen sangat bervariasi. Malahan ada yang tarifnya sampai Rp300 ribu. Seharusnya masyarakat bisa dapat layananya secara gratis. Soalnya ini sudah jadi tanggung jawab pemerintah untuk memberi pelayanan publik. Ya gak semuanya harus membayar," akunya.

Lebih jauh, Farida meminta pemerintah daerah bergerak cepat untuk mempermudah akses bagi masyarakat agar mendapatkan layanan rapid antigen di kantor instansi kesehatan.

Selain itu, ia juga mendorong supaya penggunaan rapid antigen mengacu pada pedoman standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Terutama melihat dari ketersediaan peralatannya.

"Pemerintah harus bisa menyelesaikan persoalan terkait akses semuanya mendapatkan layanan swab dan rapid antigen. Sehingga pasien yang kedapatan positif COVID-19 bisa segera tertangani dengan baik sekaligus memutus mata rantai penularan virusnya," bebernya.

"Soalnya saya dapat informasi kalau akses layanan swab saja gak semudah yang dipikirkan masyarakat selama ini," tambahnya.

Tes rapid antigen juga bisa menyasar ke sejumlah kelompok yang rentan bersinggungan dengan sumber penularan COVID-19 saat libur panjang akhir tahun. 

"Yang disasar untuk tes rapid antigen ya para petugas pariwisata, petugas jasa transportasi, para tenaga medis yang bertugas di posko-posko terpadu  Mereka harus dites antigen sebagai langkah tracking untuk mendeteksi sebaran virusnya," tutur Farida.

Menurutnya sudah waktunya bagi pemerintah guna menyebarluaskan informasi penggunaan rapid antigen secara masif. Pihak yang paling berkompeten menyosialisasikan aturan tersebut, katanya adalah masing-masing Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten/kota dan provinsi.

"Informasi ketentuan aturan terkait rapid antigen harus disampaikan lebih masif. Dinkes yang wajib menyosialisasikannya. Kalau sekarang masyarakat cuma dapat dari medsos aja. Pemerintah mestinya bertanggung jawab memberikan pelayanan publik yang baik selama masa pandemik," urainya.