Semarang, IDN Times - Ombudsman Jawa Tengah menemukan sejumlah sarana dan prasana untuk menuju penormalan baru atau new normal di Jawa Tengah masih bermasalah.
Salah satu hal yang mendapat sorotan dari Ombudsman yaitu ketersediaan laboratorium PCR yang ada saat ini masih terbatas.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, mengungkapkan di saat sejumlah daerah meraih penghargaan new normal dari Mendagri, justru kenyataan yang terjadi di lapangan berbanding terbalik 180 derajat.
"Sebenarnya penghargaan new normal itu bagian dari entri poin yang positif. Yang jadi persoalan kan sekarang ini Pemda harus memenuhi standar new normal. Kalau bisa dilakukan maka jadi langkah awal yang baik," kata Farida saat berbincang dengan IDN Times melalui sambungan telepon, Rabu (1/7).
Ia menganggap saat inilah waktu yang tepat bagi Pemda untuk segera memenuhi standar new normal sehingga dapat manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Apalagi, kepala daerah sebagai pucuk pimpinan gugus tugas COVID-19 memang punya kewenangan untuk menentukan kebijakan non teknis.
Ia menyampaikan apresiasi positif tak cukup diberikan kepada Pemda jika tidak dibarengi dengan pembenahan sektor kesehatan yang memiliki efek langsung bagi masyarakat.
Mestinya, lanjutnya semua Pemda bergerak memenuhi standar new normal. Pihaknya mendorong agar rapid test dan swab harus dilakukan lebih masif lagi.
"Tapi kalau melihat dari ketersediaan laboratorium kita sudah cek bahwa masa tunggu uji sampel tes swab ternyata masih lama. Ternyata saat dikonfirmasi, menunggu antrian pemeriksaan. Ini yang harusnya dibenahi. Paling tidak harus memperbanyak laboratorium untuk tes swab," ujarnya.
"Karena yang paling penting itu untuk menuju new normal wajib melakukan tes massal dengan sarana dan prasarana yang memadai. Lalu syarat lainnya jumlah ODP dan PDP perhitungannya sudah cenderung menurun," tutupnya.