Semarang, IDN Times-Dua calon siswa terkena diskualifikasi lantaran kedapatan memalsukan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019-2020 di Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Rabu siang (10/7).
SKD dari dua siswa tersebut diketahui palsu saat dilakukan verifikasi ulang menjelang pengumuman PPDB. Ganjar menyebutkan bahwa salah satu calon siswa yang dimaksud berasal dari Kabupaten Kendal.
Ganjar mengklaim keduanya harus didiskualifikasi lantaran terbukti melakukan modus pemalsuan. Bahkan, tindakannya sudah mengarah pada aksi penipuan.
"Sebelum menyertakan SKD saat pendaftaran, orangtua ini telah mengondisikan warga setempat agar memberi kesaksian bahwa si A benar-benar tinggal di daerah yang dimaksud dalam SKD," ujar Ganjar.
Sebagai efek jera, Ganjar mengaku telah merekomendasikan kepada Disdikbud Jateng untuk memblacklist daftar nama kedua siswa tersebut dari daftar penerimaan siswa baru.
Pihaknya saat ini telah memanggil kedua orangtua siswa untuk diminta meneken surat pernyataan.
Pemalsuan SKD bermula saat salah seorang warga setempat memberi keterangan kepada panitia PPDB salah satu SMA ihwal indikasi pemalsuan SKD. "Setelah ditelusuri, SKD miliknya memang palsu. Lalu dia kami coret, dinyatakan tidak diterima," ujar Ganjar tanpa menyebut secara rinci identitas siswa tersebut.
Sedangkan informasi yang didapat dari Disdikbud, jumlah calon siswa yang dicoret dalam PPBD SMA/SMK saat ini mencapai 444 orang. Rata-rata mereka diketahui berusaha menipu melalui SKD palsu.
"Namun, kami masih ngasih waktu acara mereka diarahkan kembali ke jalur yang benar," katanya.
Ganjar menyebut dari pengumuman PPDB Online per Selasa (9/7) pukul 00.00 WIB, total pendaftar sebanyak 123.645 dari daya tampung 115.908 orang. Tapi yang terisi sebanyak 111.215 dan menyisakan kursi kosong sekitar 4.693.
"Kursi kosong ya sudah kita biarkan. Karena memang tidak ada pendaftar, kebanyakan sekolah yang kursinya kosong itu berada di daerah pinggiran, semuanya di daerah kabupaten tidak ada yang di kota," bebernya.