Pansus Hak Angket DPRD Pati Soroti 12 Kebijakan Kontroversial Sudewo

Mulai dari kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen dan PHK pegawai RSUD Soewondo yang tidak sesuai prosedur, dan juga rotasi pegawai di lingkup Pemkab Pati yang dinilai tidak wajar.

Pada rapat perdana yang digelar Kamis kemarin, salah satunya Pansus menyoroti PHK 200 pegawai RSUD Soewondo secara sepihak. Pansus memanggil dan meminta keterangan dari mantan pegawai dan juga Wakil Direktur RSUD Soewondo.

Siti Masruhah, satu diantara mantan karyawan RSUD dr. Soewondo sambil menangis menceritakan bagaimana ia diberhentikan secara sepihak, Ia mengaku diberhentikan dengan alasan efisiensi anggaran. Masruhah diberhentikan setelah gagal dalam tes seleksi yang ia anggap penuh kejanggalan.

Masruhah yang telah mengabdi selama 20 tahun mengaku mempertanyakan penilaian dari pihak RS, pasalnya menurut Masruhah peserta yang curang justru diloloskan, sementara Ia tidak pernah menerima hasil tesnya. Ia berharap bisa kembali lagi bekerja di RSUD dr Suwondo.

Ketua Pansus Hak angket DPRD Pati Teguh Bandang Pansus harus berhati-hati menentukan dan memeriksa pihak-pihak. "Kita tugasnya mencari ya, mencari apa yang menjadi kebijakan, ini entah benar atau tidak kita belum bisa membuktikan," kata Ketua Pansus Teguh Bandang Waluyo.

Menurutnya dari pemeriksaan ini nantinya akan dirumuskan beberapa hal yang bisa memberatkan bupati Pati Sudewo untuk diusulkan adanya pemakzulan, karena terkait laporan yang diduga menimbulkan polemik yang membebani masyarakat.

Beberapa isu krusial yang masuk dalam daftar yang disoroti oleh Pansus yakni surat peringatan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang tidak diindahkan Bupati, pemberhentian 220 pegawai secara sepihak tanpa pesangon, dan rotasi jabatan yang dinilai tidak transparan.

Selain itu juga terungkap selama ini komunikasi antara Bupati Sudewo selaku eksekutif dengan DPRD sebagai legislatif tidak berjalan baik. Anggota DPRD, Joni Kurnianto mengatakan puncaknya, DPRD sama sekali tidak diajak bicara mengenai rencana kenaikan PBB yang akhirnya memicu gejolak sosial.