Surakarta, IDN Times - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Soloraya menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 15 persen di tahun depan.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal dalam kegiatan Seminar Konsolidasi KSPI Serikat Pekerja/Buruh se Soloraya, di Gedung Warga Pungkruk, Desa Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (24/7/2023).
Selain menuntut kenaikan UMK, puluhan buruh dan pekerja yang hadir juga meminta pencabutan Omnimbuslaw UU Cipta Kerja, menolak UU Kesehatan, dan pencabutan Permenaker No.5/2023.
Presiden KSPI yang juga Ketua Umum Partai Buruh tersebut mengatakan jika formula perhitungan UMP/UMK 2024 menggunakan rumus inflasi plus pertumbuhan ekonomi.
Ia juga meminta pemerintah tidak menggunakan skema dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sejak awal ditentang oleh KSPI dan Partai Buruh.
“Kita terus menentang undang-undang Omnibuslaw, kita minta untuk dicabut,” katanya.
Dihadapan para buruh dan pekerja, Said memaparkam jika berdasarkan survei kenaikan KHL sampai 15 persen terjadi di 25 kota industri di seluruh Indonesia.
“Semua kebutuhan hidup naik. Tak dipungkiri kenaikan paling tinggi dari hasil survei seperti biaya sewa rumah, ongkos transportasi dan pendidikan anak,” ujarnya.
Sementara itu, Executive Committee Partai Buruh Jawa Tengah, Aulia Hakim mengatakan acara seminar ini sekaligus kegiatan konsolidasi partai. Ia mengatakan Partai berlambang orange tersebut memiliki target kursi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2023 mendatang.
Meski terbilang partai dari kalangan arus bawah, Partai buruh tetap memiliki target realistis dan tidak muluk-muluk.
“Jawa tengah kita realistis ya kita tidak bermuluk-muluk kita menargetkan kalau di tingkat provinsi kita menargetkan 2 DPR RI, 4 DPRD Provinsi, dan setiap kabupaten kota satu,” katanya.
Lebih lanjut, Aulia mengatakan jika kantong-kantong basis yang kuar di beberapa daerah seperti di Kabupaten Kendal, Kabupaten Jepara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar serta Kota Semarang.