1,6 juta warga Jateng terkena dampak penonaktifan PBI JK.
Verifikasi reaktivasi PBI JK tidak cepat, layanan kesehatan tetap diberikan.
Hanya warga desil 1-5 yang diverifikasi untuk reaktivasi, solusi lain dengan pelayanan kesehatan dari APBD.
Semarang, IDN Times - BPJS Kesehatan menyatakan terdapat 1,6 juta warga Jawa Tengah yang terkena dampak penonaktifan kepesertaan BPJS untuk layanan PBI JK.
Penonaktifan sesuai arahan Mensos melalui surat yang diterbitkan Kemensos per 1 Februari 2026.
Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Yessi Kumalasari mengungkapkan jumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan tergolong signifikan. Bahkan ada tiga kabupaten/kota yang mengalami penonaktifan PBI JK tertinggi.
"Paling banyak itu di Brebes ada 100.505 warga, Kota Semarang yang dinonaktifkan ada 98.545 warga lalu Kabupaten Pemalang ada 83 746 warga. Saat ini setiap proses sedang dikerjakan tim Kemensos," kata Yessi, Rabu (11/2/2026).
Untuk mengatasi persoalan kepesertaan PBI JK, katanya pihaknya telah mengadakan rapat terbatas dengan semua kepala Dinsos kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan layanan kesehatan yang bisa diberikan kepada masyarakat.
Ia memastikan layanan tetap diberikan kepada masyarakat. Bagi PBI JK yang kadung dinonaktifkan, ia menyarankan sebaiknya mengajukan permohonan reaktivasi melalui puskesmas terdekat. Agar nantinya bisa diteruskan kepada Dinsos kabupaten/kota maupun provinsi untuk selanjutnya diajukan kepada Pusdatin Kemensos.
Kendati begitu dalam pengajuan reaktivasi PBI JK, rata-rata tidak bisa dilakukan dengan cepat.
"Ya tantangannya untuk tahap verifikasi ke pusdatin tidak bisa cepat. Ada yang semenit ketemu (namanya) ada yang lama. Tetapi ada solusi lain kalau tidak aktif (PBI JK) maka bisa pakai layanan PBI mandiri," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan dari 1,6 juta warga Jateng yang terdampak penonaktifan PBI JK, ada 19.000 jiwa di antaranya kembali diusulkan untuk reaktivasi oleh Dinsos.
Adapun upaya penonaktifan yang dilakukan Kemensos diklaim sebagai tindakan pemutakhiran data secara nasional untuk memastikan program iuran jaminan kesehatan tepat sasaran bagi warga miskin.
Ia juga bilang dari pihak Kemensos, penerima PBI JK yang diverifikasi hanya untuk desil 1-desil 5. "Yang warga kategori desil 6 sampai desil 10 akan dibersihkan,” akunya.
Pihaknya menyampaikan solusi lain bisa dengan pelayanan kesehatan ditanggung masing-masing kabupaten/kota dari APBD. Namun saat ini, hanya ada 17 daerah yang memenuhi syarakat non cut off atau tak perlu menunggu satu hari untuk melakukan proses reaktivasi.
“Hanya 17 daerah yang mempunyai dana komitmen yang posisinya bisa non cut off 1x24 jam, bisa langsung aktif. Sisa daerah lainnya masih cut off, tak ideal bagi yang membutuhkan layanan dalam waktu dekat,” katanya.