PCNU Pati Keluarkan Maklumat Nasehati Bupati Minta Maaf Secara Terbuka
- PCNU Pati mengeluarkan maklumat meminta semua pihak menahan diri demi kondusivitas Kabupaten Pati
- Bupati Sudewo diminta instrospeksi diri dan meminta maaf secara terbuka atas kebijakan yang tidak maslahah
- Bupati Pati Sudewo membatalkan kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen setelah menuai protes dari warga
Pati, IDN Times - Jelang aksi demonstrasi 13 Agustus yang memprotes Bupati Pati, Sudewo Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati mengeluarkan maklumat yang isinya meminta seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas Kabupaten Pati.
PCNU Pati meminta semua pihak menahan diri, ini untuk mengantisipasi situasi yang bisa berdampak buruk terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat di Kabupaten Pati.
1. Minta semua pihak menahan diri demi kondusivitas Kabupaten Pati
Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim mengatakan maklumat merupakan hasil rapat jajaran syuriyah dan tanfidziyah di kediaman ketua PWNU Jateng KH Abdul Ghaffar Desa Kajen, Margoyoso, Pati. "Maklumat ini resmi kami keluarkan untuk menyikapi kondisi sosial dan politik lokal belakangan ini. NU sebagai organisasi sosial keagamaan merasa perlu menyampaikan maklumat atas dinamika yang berkembang kepada sejumlah pihak," ujar Yusuf dikutip dari website resmi PCNU Pati.
Lima poin maklumat PCNU diantaranya yakni semua pihak diminta menahan diri demi menghindari potensi konflik horizontal, poin kedua yakni menyerukan kepada peserta aksi 13 Agustus 2025 untuk bersikap santun, tidak anarkis dan mengedepankan akhlakul karimah dalam menyampaikan aspirasi mereka.
Seruan ktiga yakni meminta aparat keamanan untuk bisa menjaga kondusivitas, tidak represif dan mengedepankan pendekatan persuasif mengawal jalannya demonstrasi penyampaian aspirasi masyarakat.
2. Bupati Sudewo mesti instrospeksi diri untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan madharat
PCNU juga meminta kepada Bupati Pati Sudewo untuk instrospeksi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kebijakan yang tidak maslahah yang menimbulkan madharat.
Selain itu PCNU secara khusus juga meminta bupati meminta maaf kepada PCNU Pati terkait klaim sepihak atas persetujuan kebijakan sekolah lima hari.
"Kami menekankan agar kebijakan lima hari itu dikaji ulang. Sekaligus menekankan penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi antara sekolah umum dan TPQ atau madin," kata Yusuf. PCNU Pati juga telah memberikan masukan dengan membentuk tim kajian akademis dari berbagai sisi, mulai regulasi, psikologis, hingga sosial. Kebijakan sekolah lima hari agar dikaji ulang karena berpotensi mengancam keberadaan lembaga pendidikan keagamaan, TPQ dan Madrasah Diniyah.
Yusuf juga mengimbau seluruh elemen masyarakat terutama warga nahdliyin untuk senantiasa berdoa dan istigosah dari kediaman masing-masing demi Kabupaten Pati menjadi lebih baik.
3. Bupati batalkan kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen
Sebelumnya Bupati Pati Sudewo menuai protes dari warga terkait kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau (PBB-P2) hingga sebesar 250 persen. Masyarakat bakal menggelar demonstrasi pada 13 Agustus 2025 menentang kebijakan tersebut.
Meski belakangan Sudewo telah membatalkan kenaikan PBB yang mencapai 250 persen, namun masyarakat tetap akan menggelar demonstrasi. Bahkan jauh hari jelang tanggal 13 Agustus warga Pati menggelar penggalangan logistik untuk demonstrasi, mulai dari air mineral hingga makanan.
