Pemkab Banyumas Evaluasi MBG, Total Sudah 408 Siswa Keracunan

29 Sep 2025, 19:38 WIB

Pemkab Banyumas menggelar rakor dan evaluasi pelaksanaan MBG yang belakangan menimbulkan kekacauan akibat keracunan dikalangan anak anak SD, Senin (29/9/2025).(IDN Times/Cokie Sutrisno)

Intinya sih...

Forkopimcam diminta aktif bukan saat ada masalah.
Bupati Banyumas membentuk tim pengawasan lintas sektor untuk mengawasi setiap dapur MBG.
Tim ini melibatkan Forkopimca, Dinas Kesehatan, DLH, hingga Dinas Pertanian, Forkopimcam juga diminta aktif melakukan kontrol dan sosialisasi standar pengelolaan dapur MBG
Dua dapur MBG ditutup sementara
Ada dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diberhentikan sementara akibat dugaan KLB.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Banyumas, IDN Times - Kasus dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas semakin mengkhawatirkan. Jumlah korban yang awalnya dilaporkan sekitar 100 siswa kini melonjak tajam menjadi 408 siswa. Data terbaru ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Banyumas, dr. Dani Esti Novia, usai rapat koordinasi di Pendopo Sipanji, Senin (29/9/2025).

Gejala keracunan mulai dirasakan para siswa sejak Selasa (23/9/2025) dan Rabu (24/9/2025). Menu MBG yang dikonsumsi sehari sebelumnya cukup beragam, mulai dari nasi, telur, bihun, kuah soto, hingga buah anggur, serta menu berikutnya berupa nasi, ayam goreng, dan buah naga.

Terbaru, para siswa di Karanglewas dilaporkan mengalami mual, pusing, hingga muntah. Sejumlah orang tua resah karena anak anak mereka harus dirawat di rumah sakit maupun puskesmas. "Total ada 408 siswa di Karanglewas yang diduga keracunan," ungkap Dani.

1. Forkopimcam diminta aktif bukan saat ada masalah

Kepala dinas kesehatan dr. Dani Esti Novia sebut total yang alami masalah mencapai 408 anak, Senin (29/9/2025).(IDM Times/Cokie Sutrisno)

Di media sosial, kasus ini langsung viral dengan narasi “KLB Banyumas”. Unggahan foto siswa yang mendapat perawatan medis dan komentar pedas warganet menambah tekanan terhadap pemerintah daerah.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyatakan pihaknya tidak ingin kasus ini berlarut. Dalam rapat koordinasi dan evaluasi, ia mengumumkan pembentukan tim pengawasan lintas sektor.

“Supaya permasalahan tidak membesar, saya sudah diskusi dengan Kapolresta. Kami akan membuat tim untuk mengawasi setiap dapur yang ada di Kabupaten Banyumas, tim ini melibatkan Forkopimca, Dinas Kesehatan, DLH, hingga Dinas Pertanian, dalam minggu ini tim harus sudah terbentuk,"katanya.

Dikatakan, Forkopimcam yang terdiri dari camat, kapolsek, dan danramil juga diminta aktif melakukan kontrol, bukan hanya menunggu masalah. Tim ini selain mengawasi juga akan melakukan sosialisasi standar pengelolaan dapur MBG.

2. Dua dapur MBG ditutup sementara

Bila diberi peran lebih, puskesmas dan dinas kesehatan sangat membantu program kesehatan MBG, Senin (29/9/2025).(IDN Times/Ilustrasi)

Koordinator MBG Banyumas, Lucky, mengungkapkan ada dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diberhentikan sementara akibat dugaan KLB.

"Antisipasi ini perlu dilakukan karena media sosial begitu masif memberitakan dugaan KLB. Dari badan misi nasional pun sudah memberi solusi untuk memberhentikan sementara SPPG yang bermasalah," kata Lucky.

Sejak Kamis (25/9/2025) hingga Minggu (28/9/2025), tim MBG Banyumas intensif berkoordinasi dengan Puskesmas dan Dinkes untuk memperbarui laporan pagi dan sore tentang jumlah korban. Data ini kemudian diteruskan ke pusat.

"Peran Puskesmas dan Dinas Kesehatan sangat penting. Kami minta dukungan penuh agar pemantauan di lapangan bisa maksimal, terutama di dapur dapur yang rawan,"ujar Lucky.

3. Standar dapur dan pengawasan

Maraknya kasus keracunan MBG di Banyumas, klinik hukum kini membuka kran bantuan hukum bagi yang terkena dampak langsung, Senin (29/9/2025).(IDN Times/Cokie Sutrisno)

Sementara Peradi SAI Purwokerto kinj membuka upaya hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat pengelolaan MBG yang menimbulkan keresahan. Menurut Djoko Susanto, ada masalah sistemik yang membuat kasus ini berulang. Pertama, minimnya dapur MBG yang memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS). Banyak dapur beroperasi tanpa memenuhi standar dasar keamanan pangan.

Kedua, rantai pengawasan yang lemah. Forkopimca baru dilibatkan setelah kasus mencuat, padahal pengawasan preventif semestinya dilakukan sejak awal.

Ketiga, minimnya transparansi data publik. Orang tua murid mengaku baru tahu soal dugaan keracunan setelah anak anak mereka jatuh sakit, sementara informasi resmi dari pemerintah daerah datang terlambat.