Pemkot Solo Luncurkan Posyandu+ di Lima Titik

Acara yang dikemas dengan diskusi bertema pentingnya kesehatan mental ini dipandu oleh dr. Dwikky dan Khabibah Solikhah, M.Psi., Psikolog dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, Ahli Psikolog dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta.

Program Posyandu + Berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kota Surakarta dalam memperluas dan meningkatkan layanan kesehatan dasar di tingkat komunitas ini sekaligus mendukung kebijakan Integrasi Layanan Primer (ILP) dengan layanan seluruh usia/seluruh siklus hidup sesuai SPM meliputi Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Respati menyebut program ini mendapat antusiasme yang baik oleh masyarakat, “Rata di 5 titik. Ada penambahan pelayanan konseling, tapi selain itu sudah ada Permendagri no. 13 tahun 2024 terkait Standar Pelayanan Minimal, 6 SPM, hari ini kita coba, alhamdulillah respon warga bagus,” jelasnya.

Respati menyebutkan isu kesehatan mental cukup menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

“Layanan kesehatan mental, petugasnya kita tambah, yang merespon adalah banyaknya konseling remaja, anak-anak dan keluarga, nanti tempatnya kita pisah. Kalau nanti ada program dari universitas di sini pengabdian masyarakat, bisa, jadi sengkuyung bareng-bareng,” ungkapnya.

Respati berharap dalam lima tahun masa kepemimpinannya, Program Posyandu+ bisa rata dan berjalan di 629 Posyandu di Kota Surakarta.

“Dalam waktu dekat ada penambahan Sampras Posyandu, saya pengen Posyandu+ selayaknya seperti DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Jadi Posyandu itu tempatmu Mengadu, di Solo itu ada 629, ini pelan-pelan ditambah jadi menjawab kebutuhan masyarakat, jadi di beberapa OPD ada keterwakilannya di Posyandu ini,” ujar eks Ketum BPC HIPMI Surakarta itu.

Melihat peluang lapangan kerja turut menjadi hal utama yang dicari warga, Respati pun inisiatif menambahkan OPD Dinas Ketenagakerjaan di program ini, “Saya sudah bilang untuk menambahkan Disnaker ada di sini, walau di Permendagri no. 13 tahun 2024 tidak ada, tapi saya sebagai walikota bisa menambahkan, jadi kita tahu remaja usia produktif yang mencari kerja bisa ke Posyandu,” jelasnya.